JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor 180.000 ton daging sapi dan 100.000 ton daging kerbau guna memenuhi kebutuhan menjelang Ramadan pada Maret tahun ini.
Kebijakan itu juga didorong oleh mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK), yang mengurangi persediaan daging dalam negeri.
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, impor daging sapi sebanyak 180.000 ton telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan sebelumnya. Sedangkan impor 100.000 ton daging kerbau, berdasarkan dokumen kesimpulan rakortas terkini, akan ditugaskan kepada BUMN di bidang pangan.
“Tahun ini, tadi Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) menyampaikan bahwa ada PMK, sehingga diputuskan impor 180.000 ton daging reguler. Kalau daging kerbau setiap tahun kurang lebih 100.000 ton,” ujar Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Arief menjelaskan, keputusan impor daging kerbau masih menunggu risalah rapat, mengingat ini adalah keputusan kolektif. Prosesnya melibatkan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan rekomendasi impor, Kementerian Perdagangan yang menerbitkan persetujuan impor, dan Bapanas yang menghitung kebutuhan.
“Check and balances-nya jalan,” kata Arief.
Sebagaimana diketahui, sejak 2018, impor daging sapi beku asal Brasil dan daging kerbau beku asal India ditugaskan kepada PT Berdikari. Pemerintah juga mengalihkan penugasan impor daging kerbau dari Bulog ke PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Keputusan ini diambil melalui rakortas yang dipimpin
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada 28 Maret 2024.
Namun, harga daging impor tersebut menjadi lebih mahal karena Berdikari dan PPI menggunakan perusahaan lain sebagai distributor, yaitu PT Suri Nusantara Jaya atau Grup Suri. Di sisi lain, Bulog tahun ini telah dibebani kewajiban menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025. Dengan harga beli sekitar Rp 12.000 per kilogram, Bulog memerlukan anggaran hingga Rp 36 triliun.
“Itu kan uang semua,” ujar Arief, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT RNI (Persero).
