SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025, termasuk untuk pasangan Bupati-Wakil Bupati terpilih Sragen, Sigit Pamungkas dan Suroto.
Meskipun pelantikan dimajukan dari jadwal awal, hal ini dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap masa transisi kepemimpinan. Justru, setelah pelantikan, Kepala Daerah baru akan dihadapkan pada sejumlah masalah krusial.
Pengamat Politik dan Ketatanegaraan Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Agus Riewanto, menyampaikan pandangannya terkait tantangan yang akan dihadapi oleh Sigit Pamungkas dan Suroto pada tahun pertama masa jabatan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sragen.
“Itu (pelantikan maju) tidak cukup berpengaruh terhadap kinerja Bupati terpilih, Mas Sigit Pamungkas. Tapi, menurut saya, yang menjadi perhatian itu justru pada saat setelah dilantik. Bupati terpilih akan berhadapan dengan tagihan publik, apakah dia bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya dalam pilkada itu. Karena mewujudkan itu tidak mudah,” kata Agus Riewanto kepada awak media, Kamis (23/1/2025) lalu.
Dosen Fakultas Hukum UNS tersebut juga menyebutkan bahwa tahun pertama akan menjadi masa yang sulit bagi Sigit-Suroto karena mereka harus menjalankan anggaran dan rencana kerja pemerintah (RKP) yang dibuat oleh bupati sebelumnya.
“Tentu ini kan tantangan sendiri, bagaimana tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat dia harus mengubah semua paradigma, program kerja RKP, menerjemahkan visi misi dalam RAPBD, baru menerjemahkan dalam RKP yang direncanakan Bappeda, baru dilaksanakan oleh dinas-dinas sampai ke level penerjemahan visi misi dalam bentuk program kerja yang dijanjikan dalam pemilihan kepala daerah. Itu tidak mudah menurut saya,” jelasnya.
Selain itu, menurut mantan Komisioner KPU Sragen tersebut, tantangan lain adalah terkait birokrasi. Seluruh birokrasi, mulai dari lurah hingga Sekda, merupakan produk dari bupati sebelumnya.
“Mereka ini direkrut dengan berbagai macam variasi dan pola-pola pengangkatan serta merit sistem yang dibangun oleh bupati lama. Sementara Sigit Pamungkas harus mampu membuat susunan kabinet yang selaras dengan visi misi dia,” ungkapnya.
Agus menambahkan, memilih aparatur sipil negara (ASN) yang sesuai dengan visi misi juga menjadi tantangan tersendiri.
“Memilih PNS itu tidak mudah, karena PNS itu ya itu-itu saja sebenarnya. Jadi, misalnya mau memilih kepala dinas, Eselon II jumlahnya terbatas. Jadi, orang-orang tetap itu semua. Nah, apakah orang dulu loyalis bupati lama, beralih nggak kepada bupati baru. Itu problem sendiri,” ujarnya.
Menurut Agus, Sigit juga harus menyeleksi orang-orang yang dapat bekerja sesuai dengan visi misinya melalui mutasi, rotasi, dan promosi, yang tidak mudah dilakukan.
Tantangan lainnya adalah status Sigit sebagai pendatang baru di kancah perpolitikan Sragen. Sebagai “newcomer” dalam Pilkada Sragen, Agus menilai hal ini tidak mudah.
“Ini kan struktur sosial, birokrasi, dan juga aspek-aspek terkait dengan perubahan sistem itu sudah produk lama, yang sekian lama ada di satu level kekuasaan yang sama, keluarga Untung (eks Bupati Sepuh Sragen), dengan berbagai macam variannya,” tuturnya.
Huri Yanto
