JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Demo bertajuk “Indonesia Gelap” meledak di Kota Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Ribuan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil turun ke jalan pada Senin (17/2/2025), menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Di Jakarta, massa berkumpul di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, membawa berbagai spanduk kritikan. Untuk mengamankan aksi tersebut, sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan, sebagaimana disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Sementara itu, di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unpad, Unpas, dan Unikom berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Mereka tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengenakan almamater kampus masing-masing sambil membawa spanduk yang berisi kritik tajam terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto.
Aksi Indonesia Gelap juga menggema di Surabaya, tepatnya di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Di sini, aksi berlangsung ricuh ketika petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah massa, memaksa mereka berpencar.
Tagar #IndonesiaGelap pun menjadi trending di X, mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi terkini Indonesia. Tagar ini banyak digunakan dalam unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, yang berakhir ricuh setelah demonstrasi pelajar diblokade oleh aparat. Para pelajar ini menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahannya di X menyatakan, “Banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut.” Mereka pun menyertakan sejumlah tuntutan sebagai bentuk protes.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan serentak di berbagai daerah dengan membawa 14 poin tuntutan. “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.
Adapun 14 poin tuntutan tersebut antara lain:
Dalam aksinya, mereka mengajukan 11 poin tuntutan yang tegas dan jelas:
- Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, dan kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal.
- Alihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.
- Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen serta jamin kesejahteraan mereka.
- Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas dan privatisasi pendidikan.
- Prioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet secara struktural dan teknis.
- Menagih janji-janji pemerintah kepada rakyat.
- Tolak izin usaha pertambangan di perguruan tinggi dalam RUU Minerba.
- Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil dan tolak militerisasi.
- Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.
- Kembalikan hak Kementerian Kesehatan untuk menjamin layanan kesehatan yang efisien.
