JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Belum lama dibuka, posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban Pertamax oplosan telah menerima 426 aduan secara daring. Posko ini didirikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebagai respons atas keresahan masyarakat yang semakin meluas.
Posko pengaduan tersebut pertama kali dibuka secara daring pada Rabu (26/2/2025). Namun, kini masyarakat juga dapat menyampaikan aduan secara langsung dengan mendatangi Kantor LBH Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat.
Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menjelaskan bahwa posko ini didirikan untuk mewadahi keresahan dan kemarahan masyarakat akibat polemik Pertamax oplosan yang merugikan banyak pihak.
“Kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini,” kata Fadhil di Kantor LBH Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Aduan yang masuk nantinya akan diverifikasi untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan langkah hukum lebih lanjut.
“Kalau di tata kelola, kita bisa mengajukan gugatan warga negara. Kalau implementasi buruk kebijakan yang meluas ke masyarakat, opsi lain adalah gugatan perwakilan kelompok atau class action,” jelas Fadhil.
Posko pengaduan ini akan terus dibuka sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Artinya, belum ada batas waktu kapan masyarakat bisa menyampaikan aduannya.
Masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengadu secara langsung di Kantor LBH Jakarta atau melalui pengaduan daring dengan mengakses tautan yang telah disediakan yakni https://bit.lyPosPengaduanWargaKorbanPertamaxOplosan.
