JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Isu skandal yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo mencuat setelah beredarnya video berdurasi 5 menit di akun YouTube koreksi_org. Video tersebut berisi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengklaim bahwa revisi Undang-Undang KPK merupakan inisiatif Jokowi demi melindungi anak dan menantunya dari jeratan hukum saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Medan.
Dalam video yang beredar dua hari setelah penahanan Hasto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025), Hasto menyebut bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bertujuan untuk mencegah kemungkinan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
“Ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena OTT dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” ujar Hasto dalam video tersebut.
Hasto juga mengungkapkan bahwa seorang menteri utusan Jokowi mengaku sudah mendapat arahan untuk menginisiasi revisi UU KPK dan membutuhkan dana sebesar USD 3 juta untuk meloloskan revisi itu di DPR. “Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar USD 3 juta untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK,” ungkap Hasto.
Pernyataan tersebut menggemparkan publik karena sebelumnya PDIP selalu membantah terlibat dalam penggagasan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Dalam video tersebut, Hasto juga menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut PDIP mengarsiteki revisi UU KPK adalah keliru. “Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” kata Hasto.
Video yang bocor ini semakin menarik perhatian publik setelah pernyataan dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, yang mengaku tidak mengetahui apakah video tersebut adalah bagian dari skandal yang sebelumnya diisyaratkan akan dibongkar oleh Hasto jika kriminalisasi terhadap dirinya berlanjut.
“Terkait video-video yang pernah saya sampaikan dulu, sejak saudara Sekjen ditahan saya tidak lagi bisa mengonfirmasi, ada di mana dan apa benar mau diluncurkan,” ujar Guntur saat dihubungi pada Sabtu.
Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, turut buka suara mengenai polemik ini. Novel mengaku pernah berbincang dengan Hasto tentang revisi UU KPK pada 2019 silam. Dalam pertemuan itu, Novel menegaskan bahwa revisi tersebut membuat KPK kehilangan taring dan menyebabkan sejumlah tokoh penting di lembaga antikorupsi itu tersingkir.
“Saya juga sampaikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang merusak KPK,” kata Novel.
Novel menilai bahwa perbincangan singkatnya dengan Hasto saat itu menunjukkan adanya upaya sistematis yang melibatkan berbagai pihak untuk melemahkan KPK, termasuk melalui revisi undang-undang yang kontroversial tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara terkait pernyataan Hasto dalam video yang bocor tersebut. Kasus ini semakin memanas seiring dengan penahanan Hasto oleh KPK atas dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara yang melibatkan buron Harun Masiku.
