WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Instruksi Presiden Prabowo tentang efisiensi anggaran kementerian tampaknya masih menghadapi tantangan besar. Kementerian Agama (Kemenag), yang diminta memangkas anggaran sebesar Rp14,28 triliun, baru mampu merealisasikan setengahnya, yakni Rp7,27 triliun.
Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI di Senayan, baru baru ini. Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyisiran anggaran sesuai arahan, tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Berdasarkan kriteria dan identfikasi diperoleh besaran Rp7.279.475.129.000. Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi,” kata Menag Nasaruddin Umar dilansir dari kemenag.go.id, Rabu (6/2/2025).
Efisiensi anggaran yang besar ini diklaim berdampak pada berbagai program prioritas Kemenag. Beberapa di antaranya adalah layanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, bantuan rumah ibadah, serta program penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat.
Tak hanya itu, sektor pendidikan di bawah Kemenag dikatakan juga terkena imbas. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah, dana BOPTN, program Pendidikan Profesi Guru (PPG), beasiswa, serta rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan turut terancam jika pemangkasan anggaran terus dipaksakan.
“Inpres ini baru minggu lalu, namun kami baru bisa menghemat 7 triliun. Dan kami harus peras lagi. Kami akan lanjutkan dana yang bisa kami kurangi. Selanjutnya bisa kami sampaikan ke komisi VIII DPR. Kemenag ini instansi vertikal. Dari pusat sampai KUA, semua ada programnya. Jika ada pengurangan anggaran yang signifikan, dampaknya bisa langsung ke masyarakat,” ujar Menag Nasaruddin Umar.
Menag juga memastikan bahwa efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya transparansi dalam efisiensi ini. Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, berharap Kemenag lebih rinci dalam menyusun anggaran agar bisa diawasi bersama.
“Anggaran Kemenag ini memang besar. Tapi justru ini tantangan,” ujar Marwan Dasopang.
Kini, tantangannya adalah bagaimana Kemenag bisa menemukan sisa efisiensi Rp7 triliun lagi tanpa mengganggu program yang sudah berjalan. Mampukah Kemenag memenuhi target yang diminta pemerintah? Kita tunggu kelanjutannya. Aris Arianto
