WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram (kg), naik Rp500 dari harga sebelumnya.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025, yang sekaligus menghapus sistem rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala bagi petani dalam menjual hasil panennya.
Kenaikan HPP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memastikan harga gabah tetap stabil saat panen raya, serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyerap hasil panen petani dengan optimal melalui berbagai skema yang telah disiapkan.
“HPP GKP kini Rp6.500 per kg. Kami berharap ini bisa memberikan perlindungan lebih bagi petani dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Selain itu, kebijakan ini juga akan mempercepat target swasembada pangan,” ujar Arief Prasetyo Adi dilansir dari menpan.go.id, Sabtu (1/2/2025).
Strategi Pemerintah Serap Gabah Saat Panen Raya
Dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan mencapai 5,2 juta ton beras pada Maret 2025, pemerintah menyiapkan langkah konkret agar serapan gabah tidak terhambat dan harga tetap menguntungkan bagi petani. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan:
1. Bulog Wajib Serap 3 Juta Ton Beras
Pemerintah menargetkan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras sepanjang 2025, dengan 70% dari target tersebut harus dipenuhi pada semester pertama. Ini dilakukan untuk menghindari anjloknya harga gabah saat panen raya.
2. Optimalisasi Sentra Penggilingan Padi (SPP)
Saat ini, terdapat 10 unit Sentra Penggilingan Padi (SPP) di lima provinsi utama penghasil padi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan fasilitas ini, gabah petani dapat langsung diproses menjadi beras berkualitas dan terserap lebih cepat.
3. Kemudahan Akses Pembiayaan bagi Penggilingan Padi
Pemerintah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan skema kredit lunak bagi penggilingan padi, sehingga mereka dapat membeli gabah petani dengan harga yang sesuai HPP. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat rantai pasok beras nasional.
4. Penghapusan Rafaksi Harga Gabah
Sebelumnya, harga gabah petani sering terpotong karena faktor kadar air dan kadar hampa. Dengan kebijakan baru ini, rafaksi harga dihapus, sehingga petani bisa mendapatkan harga penuh sesuai HPP tanpa pemotongan.
Dengan strategi yang sudah dirancang, pemerintah optimistis bahwa kenaikan HPP dan mekanisme penyerapan gabah yang lebih efisien akan membantu menjaga keseimbangan harga, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Aris Arianto
