SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Keberadaan lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini terus disorot. Institusi yang tadinya digadang-gadang jadi lembaga yang sangat bisa dipercaya terlihat semakin tidak profesional.
Hal ini dikatakan Dosen Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, Benedictus Danang Setianto SH, LLM, MIL, Ph.D.
“Dalam perkembangannya, seperti masyarakat bilang, semakin kesini kok malah semakin kesana (tidak profesional),” kata Benedictus Danang Setianto, di Solo, Rabu (12/2/2025).
Pendiri Jateng Corruption Watch itu mencontohkan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan petugas rutan KPK terhadap para tahanan yang hanya diselesaikan dengan permintaan maaf massal. Selain itu, terungkapnya pertemuan komisioner KPK dengan tersangka koruptor adalah contoh-contoh KPK sendiri semakin “kesana”.
Kasus Harun Masiku, juga menjadi catatan bagi KPK. Menurut Benedictus, kasus ini telah menghasilkan beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht), namun karena Harun Masikunya sendiri belum tertangkap maka kasus ini belum pernah dianggap selesai.
“Setelah beberapa orang yang diputuskan bersalah sudah menyelesaikan hukumannya, kasus ini tampaknya menjadi mainan bagi KPK untuk kepentingan-kepentingan lain,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa kali, penyidik KPK menyampaikan kepada publik bahwa keberadaan Harun Masiku telah diketahui dan terus dipantau pergerakannya.
“Tentu saja ini aneh, karena sebagai institusi yang dipercaya secara luar biasa untuk memberantas korupsi, seharusnya pernyataan itu tidak perlu tetapi segera saja menangkap yang bersangkutan,” katanya.
Dia menyebut, upaya untuk memelihara kasus tersebut dilakukan karena kemungkinan ada agenda lain di luar penegakan hukum itu sendiri. Hal itu terlihat ketika kasus itu diangkat kembali dengan membidik orang lain.
“Pemanggilan tokoh-tokoh politik dari partai yang saat ini berseberangan dilakukan kembali,” ujarnya.
Benedictus menyebut, dari berbagai keterangan yang disampaikan oleh orang-orang yang dipanggil, semuanya menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan petugas KPK sama persis dengan pertanyaan yang sudah diajukan kepada orang-orang dipanggil beberapa tahun silam, sehingga jawabannya juga sama persis.
Sehingga dirinya melihat dari fakta pernyataan KPK tentang keberadaan Harus Masiku yang sudah diketahui tetapi tidak segera ditangkap, serta upaya terus menerus pemanggilan saksi-saksi yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, semakin menegaskan bahwa kasus ini sudah bergeser tidak semata-mata dalam ranah hukum.
“Tetapi sudah menjadi upaya melayani kepentingan politik tertentu dengan memanfaatkan celah hukum. Belum lagi jika mendengar kesaksian Agustina Tio tentang tawaran yang dilakukan petugas KPK,” katanya lagi.
Jika itu yang benar terjadi, maka profesionalitas KPK dalam menjalankan kewenangan luar biasa yang dipercayakan kepadanya telah semakin disusupi kepentingan lain.
Sehingga, pihaknya meminta agar KPK menghentikan permainan hukum tersebut. KPK harus menjalankan profesionalitas sebaik-baiknya.
“Tangkap segera jika memang petugas KPK sudah mengetahui keberadaannya. Hentikan proses penyidikan yang tidak perlu terhadap orang-orang yang selama ini dikesankan terlibat tetapi baru-baru ini diperiksa dan diperiksa lagi. Hukum harus melayani keadilan yang dibebaskan dari kepentingan pribadi dan perseteruan politik yang ada,” paparnya.
Apalagi KPK yang didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri itu, sebelumnya sudah beberapa kali membuktikan telah melakukan banyak hal dalam upaya pemberantasan korupsi. Profesionalitas para penyidik KPK terlihat dalam kasus cicak vs buaya untuk tidak takut melawan tekanan dari luar. Ando
