JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menyampaikan lima tuntutan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta pada Senin (17/2/2025). Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Tuntutan pertama, mahasiswa meminta pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat karena mewajibkan kementerian dan lembaga melakukan penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Kedua, mereka menolak pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut dapat mengganggu independensi akademik.
Ketiga, mahasiswa meminta pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi. Mereka menilai hak pendidik harus dipenuhi tanpa komplikasi administratif.
Keempat, mereka mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
Sementara itu tuntutan kelima, mahasiswa meminta pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Massa aksi tetap bertahan di kawasan Patung Kuda Jakarta hingga pukul 18.50 WIB, meski petugas kepolisian telah memberikan peringatan untuk membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB. Mereka menyanyikan lagu Ibu Pertiwi bersama-sama dan mengibarkan bendera merah putih.
Sebelumnya, massa menolak ajakan berdiskusi di tempat lain dan meminta pihak Istana menemui mereka di jalanan untuk membahas tuntutan yang disampaikan.
1.623 Personel Gabungan Dikerahkan
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi ini. Mereka terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara. Susatyo menjelaskan, pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan diterapkan sesuai perkembangan di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan normal seperti biasa. Namun, jika massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, arus lalu lintas akan dialihkan,” ujar Susatyo.
Dia juga mengimbau seluruh personel pengamanan agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi maupun terprovokasi, serta mengedepankan negosiasi dan pelayanan humanis.
Kapolres turut mengingatkan koordinator lapangan (korlap) dan orator agar menyampaikan orasi secara santun dan tidak memprovokasi massa. “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati pengguna jalan yang melintas di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh personel pengamanan tidak dilengkapi senjata api untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Masyarakat yang hendak melintas di sekitar Monas juga diimbau untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas.
