SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Aksi demo ratusan mahasiswa gabungan yang dilakukan di depan Kantor DPRD Solo, Rabu, (19/02/2025) sore hampir ricuh.
Ratusan mahasiswa memaksa masuk Kantor DPRD ingin bertemu dengan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo untuk menyampaikan tuntutannya.
Usai memasuki halaman kantor DPRD Solo. Masa hampir ricuh dengan aparat kepolisian yang tengah berjaga. Dikarenakan tak kunjung juga bertemu dengan Ketua DPRD Solo.
Sempat terjadi aksi saling dorong hingga lempar botol antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Namun situasi tak berlangsung lama, aparat kepolisian berhasil mengendalikan situasi tersebut
Mediasi kemudian dilakukan antara perwakilan mahasiswa dengan anggota DPRD yang saat itu hadir. Dari hasil mediasi disepakati dan ditandatanganinya 6 tuntutan mahasiswa oleh koordinator aksi Syaifullah dan 7 fraksi partai di DPRD Kota Solo.
Dimana harus dipenuhi selama 3 hari. Jika tidak dipenuhi, maka aksi masa akan datang lebih banyak lagi.
6 tuntutan mahasiswa tersebut diantaranya adalah
1. Cabut intruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025. Inpres ini kami nilai mengancam karena memotong anggaran dari sektor-sektor penting bagi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Pemotongan anggaran akan berdampak buruk, pada kualitas hidup masyarakat dan masa depan bangsa
2. Kami mendesak evaluasi menyeluruh pada program makan bergizi gratis. Program ini harus dipastikan efektif, efisien dan tepat sasaran. Serta tidak hanya menjadi proyek politik tanpa ada dampak pendidikan bagi perbaikan gizi masyarakat.
3. Tolak RUU polri TNI dan kejaksaan. RUU ini berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Kami menolak RUU ini kami karena dinilai memberikan kewenangan berlebihan pada aparat penegak hukum dan berpotensi terhadap penyalah gunaan kekuasaan.
4. Sahkan RUU Masyarakat Adat, kami mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Ini penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan. Dan selama ini dirugikan oleh berbagai kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka.
5. Desak Prabowo keluarkan Perpu Perampasan Aset. Kami mendesak Prabowo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu ini penting untuk memberantas korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.
6. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kami menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Tunjangan ini penting meningkatkan kesejahteraan dosen dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ando
