JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sinyal bahwa proyek ambisius di era Jokowi, Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal mangkrak semakin menguat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sendiri mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 belum ada anggaran untuk melanjutkan proyek IKN.
Hal itu terjadi setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena pemangkasan anggaran secara besar-besaran. Semula, anggaran kementerian ini mencapai Rp 110,95 triliun, namun setelah mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun, kini anggarannya hanya tersisa Rp 29,57 triliun.
Ketika ditemui awak media usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), Dody menegaskan bahwa untuk sementara waktu realisasi anggaran bagi proyek IKN belum tersedia. Ia bahkan menanggapi pertanyaan mengenai progres proyek dengan nada bercanda, menyebut bahwa anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk makan siang Menteri.
Pada tahun sebelumnya, Kementerian PUPR telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 40,29 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN hingga akhir 2024. Dari sektor sumber daya air, anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 1,45 triliun, yang digunakan untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP.
Sementara itu, di sektor bina marga, anggaran sebesar Rp 18,32 triliun telah digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder di kawasan IKN, serta duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Tak hanya itu, di sektor cipta karya, dana sebesar Rp 12,09 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kementerian Sekretariat Negara, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana pemerintahan lainnya.
Sementara itu, sektor perumahan menghabiskan Rp 8,43 triliun untuk pembangunan hunian vertikal bagi personel TNI, hunian modular, serta Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II.
Ketika ditanya lebih lanjut tentang bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian PU setelah pemangkasan anggaran, Dody menyatakan bahwa sejauh ini semuanya masih dalam kondisi aman. Ia mengaku sudah terbiasa mengerjakan sesuatu dengan sumber daya yang tersedia dan akan berupaya memaksimalkannya. Namun, jika di tengah jalan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, ia berencana melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta tambahan dana.
Dody pun menegaskan bahwa jika permintaan tambahan anggaran diperlukan, ia akan mengajukannya langsung kepada Presiden dengan menunjukkan bahwa dana yang telah diberikan telah dimanfaatkan secara maksimal. Dengan nada optimistis, ia yakin bahwa tambahan anggaran akan tersedia jika memang dibutuhkan. Bahkan, saat bercanda dengan wartawan, ia menyebut bahwa jika memungkinkan, ia akan meminta tambahan hingga Rp1.000 triliun.
Di tengah keterbatasan anggaran ini, Dody menyatakan bahwa prioritas utama kementeriannya saat ini adalah menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan persiapan Lebaran. Ia menegaskan bahwa kementerian akan fokus pada proyek yang mendesak dan paling dekat dengan kebutuhan masyarakat, sebelum kemudian beralih ke proyek lainnya setelah Lebaran selesai.
