JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pertemuan diskusi panel antara Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan perguruan tinggi di Istana Kepresidenan pada Kamis (13/3/2025) kemarin, ternyata belum mengungkap sisi gelap yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menilai diskusi tersebut lebih menyoroti optimisme dibanding realitas yang sedang dihadapi. “Presiden memaparkan visinya untuk Indonesia ke depan. Ini tentu hal yang positif dan patut diapresiasi. Namun, kita juga harus melihat Indonesia secara utuh, termasuk tantangan yang ada,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu (15/3/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama empat jam, Presiden Prabowo mengundang ratusan rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Salah satu isu yang disinggung adalah pengembangan teknologi untuk kesejahteraan bangsa. Namun, Fathul menekankan bahwa masih ada banyak persoalan fundamental yang belum dibahas secara mendalam.
“Korupsi yang masih merajalela, demokrasi yang mengalami kemunduran, serta ketimpangan sosial yang semakin tajam adalah kenyataan yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Rektor IPB University, Arif Satria, menambahkan bahwa Prabowo juga menanggapi gerakan “Indonesia Gelap” yang belakangan ramai disuarakan mahasiswa dan kelompok sipil. Menurut Arif, Presiden mengajak semua pihak untuk tetap optimistis dan menegaskan bahwa kondisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang.
“Jepang saat ini mengalami penurunan produksi beras, sementara Indonesia masih stabil. Presiden ingin kita bersyukur atas kondisi yang ada,” ujar Arif.
Meski demikian, gerakan “Indonesia Gelap” terus menggema sejak pertengahan Februari 2025. Mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah, termasuk di luar negeri, turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis, membatalkan pemangkasan anggaran, mencabut proyek strategis nasional yang bermasalah, serta mengevaluasi program makan bergizi gratis. Selain itu, mereka juga menolak revisi sejumlah undang-undang, seperti UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan.
Di tengah optimisme yang disampaikan dalam diskusi panel, suara-suara kritis dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
