JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah meningkatkan anggaran di sektor kesehatan secara signifikan pada tahun ini. Kementerian Keuangan mencatat alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp 218 triliun, meningkat dari Rp 187,5 triliun pada 2024.
Kenaikan anggaran tersebut terutama untuk mendukung program prioritas, seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi bagian dari program quick win Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 3,4 triliun untuk program PKG. Dana ini bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2,2 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,2 triliun.
Hingga 6 Maret 2025, program PKG telah menjangkau 415.211 penerima manfaat. Sebanyak 8.885 puskesmas, atau sekitar 86 persen dari total puskesmas di Indonesia, telah memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini juga telah berjalan di 498 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.
Suahasil menjelaskan bahwa layanan PKG mencakup berbagai kategori yang dirancang untuk menjangkau masyarakat secara luas. Salah satu layanan yang disediakan adalah pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun, yang diberikan kepada bayi dan anak hingga usia enam tahun, serta mereka yang berusia 18 tahun ke atas.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di sekolah-sekolah, menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun. Pemeriksaan ini berlangsung setiap tahun ajaran baru guna memastikan kondisi kesehatan siswa tetap terpantau sejak dini. Tak hanya itu, layanan PKG juga mencakup pemeriksaan rutin bagi ibu hamil, bayi, dan balita prasekolah. Pemeriksaan ini dilakukan lebih dari sekali dalam setahun, menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan kesehatan mereka.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada awalnya, anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 71 triliun, dengan target penerima manfaat sebanyak 7,9 juta orang. Namun, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyaluran dengan target penerima diperluas menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.
Untuk memenuhi target tersebut, kebutuhan anggaran MBG pun meningkat menjadi Rp 171 triliun. Hingga 12 Maret 2025, pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp 710,5 miliar, yang telah menjangkau 2,05 juta penerima manfaat.
Program MBG ditujukan untuk berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk anak pra-sekolah, siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, santri pondok pesantren, siswa sekolah luar biasa (SLB), serta ibu hamil dan balita. Pemerintah juga mencatat sebanyak 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hingga pertengahan Maret 2025, dengan jumlah yang terus ditingkatkan agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
Dengan kenaikan anggaran dan percepatan realisasi program PKG serta MBG, pemerintah berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sejalan dengan upaya optimalisasi penggunaan APBN 2025.
