JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kenaikan pangkat untuk Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel ternyata mengundang kontroversi. Pasalnya, kenaikan pangkat tersebut di satu sisi dinilai sarat diwarnai kepentingan politis.
Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menilai kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya harus dijelaskan secara transparan oleh Markas Besar TNI. Menurutnya, keterbukaan dalam proses ini penting demi memastikan tidak adanya kepentingan politik di balik keputusan tersebut. “Ini juga bisa menghindari potensi kecemburuan di antara perwira menengah lain,” ujar Ikhsan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Maret 2025.
Sementara itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyoroti bahwa kenaikan pangkat ini mencederai prinsip meritokrasi dalam institusi militer. Menurutnya, Teddy Indra Wijaya tidak menjalankan tugas sebagai prajurit di lapangan seperti perwira lainnya. “Sejak menjadi ajudan Presiden dan kemudian ajudan Menteri Pertahanan, Mayor Teddy praktis tidak pernah bertugas di lapangan sebagaimana prajurit militer pada umumnya,” kata Ardi.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga mempertanyakan dasar hukum kenaikan pangkat Teddy. Ia menilai bahwa aturan dan norma yang mengatur kenaikan pangkat di tubuh TNI seolah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. “Apakah ada regulasi baru yang memungkinkan seseorang naik pangkat tanpa melalui sekolah staf dan komando?” ujarnya. Connie juga menyinggung bahwa pangkat Letnan Kolonel biasanya diberikan setelah melalui tahapan pendidikan militer tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya. Kontroversi ini semakin menguat di tengah spekulasi bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dibandingkan dengan prestasi dan masa dinas kemiliteran yang semestinya menjadi pertimbangan utama.
