JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah diminta tidak menyamaratakan skema pembiayaan bagi koperasi di desa-desa seluruh Indonesia dalam program Koperasi Merah Putih. Pasalnya, kondisi di tiap desa berbeda, di mana ada yang sudah memiliki koperasi aktif, namun ada pula yang masih merintis.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam pendanaan Koperasi Desa Merah Putih yang diwacanakan pemerintah. “Harus ada skema pembiayaan yang blended dan berbeda untuk koperasi yang baru berdiri dan yang sudah eksisting,” ujarnya, Rabu (12/3/2025).
Pemerintah berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih di berbagai desa dengan skema pembiayaan yang melibatkan pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut salah satu opsi pendanaan adalah pinjaman berbunga rendah dari bank-bank BUMN dengan nominal mencapai Rp 5 miliar per koperasi. Selain itu, dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) juga dapat digunakan untuk mendukung inisiatif ini.
Namun, Eliza mengingatkan bahwa koperasi yang baru berdiri sebaiknya tidak langsung diberi pinjaman besar karena belum memiliki pemasukan stabil untuk membayar cicilan. “Koperasi yang belum jalan unit usahanya sebaiknya jangan tiba-tiba diberikan pinjaman, belum tentu mereka mampu dan bisa mengembalikan,” katanya. Jika tidak dikelola dengan baik, utang tersebut justru bisa menjadi beban bagi masyarakat.
Sebagai solusi, Eliza menyarankan agar pemerintah memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di desa-desa untuk menekan biaya awal. Ia mencontohkan pemanfaatan gudang milik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau aset BUMN yang tidak terpakai. “Daripada membangun gudang baru yang malah jadi utang koperasi, lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah tersedia,” ujarnya.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa skema pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih masih dalam tahap pembahasan. Pembicaraan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, Himbara, dan Kementerian Keuangan. Budi menjelaskan bahwa dana Rp 5 miliar per koperasi akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan kantor, gudang, apotek desa, hingga pengadaan kendaraan logistik.
Meski begitu, Budi menegaskan bahwa tidak semua Kopdes Merah Putih akan dibentuk dari nol. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengembangkan koperasi yang sudah ada agar lebih efektif dan efisien.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Eliza berharap pemerintah dapat menyusun skema pembiayaan yang lebih realistis dan tidak membebani masyarakat desa. “Yang penting bukan hanya membentuk koperasi, tapi memastikan koperasi tersebut bisa beroperasi dengan sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
