JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025 menelan anggaran Rp 13 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kegiatan serupa diadakan setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah.
“Supaya mengevaluasi target yang diberikan. Supaya tidak omon-omon,” ujar Bima Arya.
Akan tetapi, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai bahwa retret kepala daerah bukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Ia menilai bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan jauh lebih penting ketimbang menggelar acara tahunan yang menghabiskan banyak anggaran.
“Cukup mengoptimalkan struktur tata kelola pemerintahan. Kami bisa mendorong agar kepala daerah bertindak independen dan menghadirkan kebijakan yang baik,” kata Media Wahyudi saat dihubungi Tempo pada Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap kepala daerah semestinya dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Parlemen di daerah, kata dia, memiliki kewenangan untuk mengkritisi dan mengevaluasi program-program kepala daerah secara berkala tanpa perlu menggelar acara besar.
Media Wahyudi juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat penyelenggaraan retret kepala daerah setiap tahun.
“Pemborosan anggaran, pasti ya. Kalau setiap tahun ada 500-an kepala daerah diundang, dan ujung-ujungnya bukan hal substansial, tentu disayangkan,” ujar dia.
Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah, serta 477 wakil kepala daerah yang bergabung selama dua hari terakhir. Acara tersebut menghadirkan sejumlah menteri, ketua lembaga penegak hukum, serta Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemateri. Arahan terakhir disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meski diklaim sebagai sarana evaluasi, Media Wahyudi menegaskan bahwa efektivitas retret dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah masih dipertanyakan. Ia menyarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan sistem pengawasan yang sudah ada ketimbang menggelar agenda seremonial yang berulang setiap tahun.
