WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masyarakat Wonogiri dan wilayah sekitarnya mengaku kecewa berat setelah pemerintah resmi membatalkan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Kebijakan yang tadinya dinanti sebagai penyelamat di tengah tekanan ekonomi justru tidak jadi direalisasikan.
Pasalnya, saat ini banyak warga yang menghadapi pengeluaran besar untuk keperluan hajatan, kenaikan harga bahan pokok, serta persiapan tahun ajaran baru anak-anak mereka.
“Kami sudah terlanjur berharap. Bayangkan, anak saya tiga sekolah semua, hajatan keluarga juga sudah dijadwalkan. Kalau listrik tetap mahal begini, tambah pusing,” ujar Slamet, warga Wonogiri, Selasa (3/6/2025).
“Kalau bisa kami minta pemerintah turun langsung lihat keadaan rakyat, jangan cuma dari kantor di Jakarta,” sambung Bu Warti warga Klaten.
Kenapa Batal? Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pembatalan diskon listrik disebabkan oleh lambatnya proses penganggaran yang membuat pelaksanaan kebijakan itu tak memungkinkan.
“Untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).
🔁 Diganti BSU? Warga: “Tidak Semua Dapat!”
Pemerintah mengganti skema diskon listrik dengan menaikkan nilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Rp150.000 menjadi Rp300.000 selama dua bulan. Namun, masyarakat menilai kebijakan ini tidak menjangkau semua lapisan rakyat.
“BSU itu banyak yang nggak dapat. Kalau diskon listrik semua rumah tangga yang memenuhi syarat bisa merasakan, bahkan yang tidak kerja formal,” ujar Rudi, warga Sukoharjo.
“Saya buruh tani, tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, tidak mungkin dapat BSU. Padahal tagihan listrik tiap bulan banyak,” keluh Mbak Yuli, warga Wonogiri.
“Di sini, listrik naik terus, belum beras, minyak, anak sekolah. Diskon listrik itu penting buat rakyat kecil,” ucap Minah, warga Pacitan.
💬 Harapan dan Desakan Masyarakat
Masyarakat dari Karanganyar, Klaten, hingga Gunungkidul juga ikut menyuarakan hal serupa. Mereka mendesak pemerintah mengkaji ulang pembatalan ini, atau minimal menyediakan skema bantuan yang lebih merata dan mudah diakses.
“Kalau BSU hanya untuk pekerja formal, ya kami rakyat desa ini mau dibantu pakai apa? Harusnya subsidi listrik tetap jalan,” ujar Darto, petani Karanganyar.
Pembatalan diskon tarif listrik menuai kekecewaan luas. Pemerintah diharapkan hadir dengan solusi nyata yang tidak hanya bersifat simbolik, tapi benar-benar terasa di tengah rakyat. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
