JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Gelombang aksi massa yang marak di berbagai kota, dipicu kemarahan publik atas ketimpangan ekonomi dan gaji fantastis anggota DPR/MPR, menjadi alarm keras bagi pemerintah. Di tengah situasi itu, para pengamat ekonomi mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah nyata melalui reformasi fiskal.
Roby Rushandie dari The Prakarsa menegaskan bahwa pajak kekayaan untuk kelompok super kaya harus segera diberlakukan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci redistribusi ekonomi agar jurang ketimpangan bisa dipersempit. Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memberatkan masyarakat lewat pungutan baru, termasuk menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menghentikan subsidi pajak penghasilan bagi pejabat dan anggota dewan.
“Bantuan sosial tunai perlu segera digelontorkan lewat realokasi anggaran. Perlindungan sosial juga wajib diperluas, terutama bagi pekerja informal dan mereka yang bekerja di sektor digital,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk Indonesia di Persimpangan, Senin (1/9/2025).
Nada serupa disuarakan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai beban masyarakat kecil semakin berat akibat kebijakan perpajakan yang tak berpihak. PPN, PBB, dan berbagai pungutan daerah, menurutnya, seharusnya dihapus. “Strategi belanja negara tidak cukup hanya dengan bansos. Harus diarahkan ke program yang membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,” tegas Faisal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menekankan perlunya transparansi anggaran agar krisis kepercayaan tidak semakin dalam. Ia menyarankan agar belanja yang dianggap boros—seperti tunjangan pejabat, pembentukan lembaga baru, maupun pengadaan alutsista yang tidak mendesak—dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan riset.
Tekanan dari para pengamat ini muncul seiring meluasnya aksi protes di Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Solo, yang bahkan berujung bentrokan dengan aparat. Tragedi pun terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas usai tertabrak kendaraan taktis Brimob.
Di tengah kritik yang kian deras, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan arah kebijakan fiskalnya. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 di DPR, ia menekankan bahwa anggaran negara harus dikelola dengan efisiensi, transparansi, dan tepat sasaran.
APBN 2026 dirancang dengan belanja Rp3.786,5 triliun, pendapatan Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari PDB. “Saya ingin suatu saat bisa berdiri di depan majelis ini dan menyatakan Indonesia memiliki APBN tanpa defisit,” kata Prabowo di Gedung Nusantara, Jumat (15/8/2025).
Ia juga menyoroti pengelolaan BUMN yang dinilai kurang produktif. Menurutnya, aset bernilai ribuan triliun dolar AS seharusnya dapat menyumbang puluhan miliar dolar per tahun bagi kas negara. Prabowo pun menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk memangkas jumlah komisaris dan menghapus pembayaran tantiem yang tidak relevan.
“Setiap rupiah belanja negara harus bermanfaat nyata: menciptakan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Dengan kebijakan fiskal yang lebih disiplin, Prabowo menargetkan ekonomi 2026 tumbuh minimal 5,4 persen, inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen, serta pengangguran turun hingga 4,4–4,9 persen.
Meski janji Presiden cukup ambisius, desakan para pengamat menunjukkan bahwa jalan menuju konsolidasi fiskal tidak akan mudah. Masyarakat kini menanti, apakah langkah Prabowo akan benar-benar menjawab keresahan publik yang tumpah ke jalanan atau hanya menjadi sekadar retorika politik. (*) Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
