SURAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Momentum milad ke-67 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dimaknai dengan langkah nyata, bukan sekadar seremoni. Pada Jumat (24/10/2025), UMS meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Muhammadiyah (MBM) yang digagas bersama Koordinator Nasional (Kornas) MBM di bawah koordinasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Program ini merupakan bentuk dukungan Muhammadiyah terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, sekaligus bagian dari dakwah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui MBM, Muhammadiyah menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis negara dalam membangun ketahanan gizi dan memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menegaskan bahwa gerakan ini berakar pada nilai-nilai keislaman, khususnya ajaran Al-Ma’un yang menekankan pentingnya membantu sesama dan melindungi kaum lemah.
“Ini adalah praktik nyata dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Bangsa ini perlu tangan-tangan berbagi dari seluruh elemen, dan Muhammadiyah berusaha menjadi pelopor di barisan depan,” tutur Haedar dalam sambutannya.
Sementara itu, Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., selaku Penanggung Jawab Kornas MBM PP Muhammadiyah, menuturkan bahwa model pelaksanaan SPPG Muhammadiyah dikembangkan secara variatif, mulai dari sekolah, pesantren, panti asuhan, hingga perguruan tinggi.
Pada tahun 2025, Muhammadiyah telah mengoperasikan 125 dapur gizi aktif dan 150 dapur lain tengah dalam proses pembangunan yang tersebar di 17 provinsi dan 97 kabupaten di Indonesia.
“Program ini tidak hanya soal gizi, tetapi juga membangun sistem ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. Mulai November 2025, kami fokus pada pembentukan ekosistem yang terstruktur agar seluruh rantai pasok pangan bergizi ini bisa berjalan lancar dan memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar,” ujar Hilman.
Dapur MBM di UMS menjadi salah satu contoh konkret penerapan prinsip kolaboratif itu. Menurut Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd., penanggung jawab MBM di UMS, seluruh proses pengelolaan melibatkan masyarakat sekitar, mulai dari tenaga relawan hingga pemasok bahan pangan lokal.
“Model ini menggerakkan ekonomi warga. Warga sekitar ikut memasak, mendistribusikan, bahkan mendapat pelatihan gizi dari akademisi. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk penerima makanan, tapi juga bagi masyarakat sekitar kampus,” ungkap Bambang.
Selain memberdayakan masyarakat, keunggulan lain dari program MBM di UMS adalah keterlibatan langsung sivitas akademika dalam pengawasan mutu. Tim dosen dari berbagai fakultas seperti Ilmu Gizi, Akuntansi, dan Teknik Kimia turut memastikan keamanan pangan dan efisiensi pengelolaan dana.
“Kami pastikan keamanan bahan makanan, terutama protein hewani. Dosen Teknik Kimia ikut meneliti, sementara dosen Akuntansi mengawal transparansi pengelolaan. Semua dilakukan secara akademis dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
Secara infrastruktur, dapur MBM UMS telah melalui tahap pemeriksaan sanitasi, air, dan bangunan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Hasilnya, seluruh aspek dinyatakan memenuhi ketentuan dan layak beroperasi.
UMS berharap, program ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi mampu berkembang menjadi gerakan sosial berkelanjutan yang berakar pada nilai dakwah Muhammadiyah.
“Insyaallah kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. MBM harus menjadi berkah, bukan hanya bagi kampus, tapi juga bagi masyarakat luas,” pungkas Bambang. [*]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
