JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di wilayah Provinsi Riau. Dalam operasi yang dilakukan pada Senin (3/11/2025) tersebut, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar penangkapan itu. “Ya, benar. Salah satu pihak yang diamankan adalah Gubernur Riau,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin malam.
Menurut informasi yang dihimpun, operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. Meski belum membeberkan secara detail, Fitroh memastikan bahwa kegiatan OTT ini dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti awal yang cukup kuat terkait indikasi suap dan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek infrastruktur daerah.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa total ada 10 orang yang diamankan dalam operasi di Riau. Mereka terdiri dari sejumlah pejabat penyelenggara negara dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. “Tim masih berada di lapangan, dan proses pemeriksaan awal masih berlangsung. Informasi lengkap mengenai identitas para pihak yang diamankan akan disampaikan segera,” ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Budi menambahkan, para pihak yang diamankan akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada Selasa (4/11/2025). “Tim masih berprogres, semua sedang dikembangkan,” ujarnya.
Sesuai prosedur, lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Setelah pemeriksaan awal selesai, KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil dan menetapkan status hukum masing-masing pihak.
Penangkapan Abdul Wahid menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2025. Lembaga yang dipimpin Nawawi Pomolango itu menegaskan komitmennya untuk terus menindak praktik suap dan gratifikasi, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur yang kerap menjadi celah penyimpangan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di Jakarta. Publik menantikan penjelasan resmi mengenai dugaan keterlibatan Gubernur Abdul Wahid dalam kasus tersebut. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
