JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) menuai sorotan dari kalangan pengamat kebijakan luar negeri. Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait arah dan konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam badan internasional tersebut.
Dewan Perdamaian diketahui merupakan lembaga yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai bagian dari rencana penyelesaian konflik Gaza. Dino menilai langkah Indonesia masuk dalam dewan tersebut bukan kebijakan biasa, melainkan keputusan strategis yang membawa implikasi jangka panjang.
Ia mengaku telah menyampaikan sejumlah catatan kritis, yang antara lain ia tuangkan dalam sembilan poin melalui akun media sosial X. Menurut Dino, pertanyaan publik terhadap kebijakan ini sepenuhnya sah dan justru perlu dijawab secara jelas oleh pemerintah.
“Menurut saya, itu legitimate policy question (pertanyaan kebijakan yang sah) dan memang perlu dijawab,” kata Dino saat dihubungi Tempo, Jumat (23/1/2026).
Dino menegaskan bahwa keputusan bergabung dengan lembaga internasional penting seharusnya tidak menutup ruang kritik. “Ya kan enggak mungkin kita masuk suatu organisasi yang penting tanpa ada pertanyaan kritis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dino mengingatkan bahwa setelah Indonesia menandatangani piagam keanggotaan, posisi Indonesia tidak mudah untuk menarik diri. Karena itu, menurutnya, sikap kritis, konstruktif, dan independen harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan peran di Dewan Perdamaian.
“Jadi anggota Board of Peace, kalau kita sudah masuk jadi enggak bisa keluar ya karena sudah tanda tangan,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya batasan yang tegas sejak awal, termasuk kewaspadaan terhadap potensi agenda tersembunyi di balik pembentukan Dewan Perdamaian. Dino menyebut kemungkinan adanya kepentingan politik maupun ekonomi yang perlu diantisipasi.
“Dan harus ada red flags. kalau ini ternyata hanya menjadi agenda Netanyahu ya untuk memajukan Zionisme misalnya, yang sangat mungkin terjadi,” ujar Dino.
“Atau ini ternyata motivasi terbesarnya adalah proyek real estate yang sangat mungkin terjadi,” lanjutnya.
Dalam catatan lainnya, Dino mengungkapkan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza berpotensi tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Melalui pernyataan tertulis di akun X yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono, ia meminta kejelasan mengenai hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota dewan.
“Sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, Menlu (Menteri Luar Negeri) Sugiono perlu berikan penjelasan lebih mendalam, apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian,” tulis Dino.
Selain itu, ia mempertanyakan jaminan kesetaraan antarnegara anggota, mekanisme penyelesaian perbedaan pandangan, serta posisi representasi Palestina dalam struktur Dewan Perdamaian. Dino juga menyoroti besaran biaya keanggotaan permanen yang disebut mencapai 1 miliar dolar AS, yang menurutnya berpotensi menciptakan skema transaksional dan elitis.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian saat melakukan kunjungan ke Swiss. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia resmi menjadi bagian dari badan internasional yang bertugas mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Pembentukan Dewan Perdamaian merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan telah mendapatkan dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025), yang juga mengamanatkan pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
