SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden ketujuh RI Joko Widodo akhirnya buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (30/1/2026), Jokowi menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan jika namanya dikaitkan dalam kasus tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan dan program kerja menteri memang berada dalam koridor kebijakan presiden.
“Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, dari arahan presiden, dan dari perintah-perintah presiden,” ujar Jokowi.
Namun demikian, Jokowi dengan tegas membantah adanya keterlibatan dirinya dalam praktik korupsi maupun arahan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” tegasnya.
Jokowi kembali menekankan bahwa kebijakan yang diambil para menteri merupakan kebijakan presiden, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
“Ya, memang itu kebijakan dari presiden, memang itu arahan dari presiden,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan peluang Jokowi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tersebut masih bergantung pada kebutuhan dan keputusan penyidik. [Ando]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
