YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Undangan Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan guru besar untuk berdialog mengenai peran perguruan tinggi dalam mendukung Asta Cita justru menuai penolakan dari kalangan akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Salah satu guru besar yang memilih tidak hadir adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki. Namanya tercantum dalam surat undangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mengagendakan taklimat dan dialog bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Surat bertanggal 9 Januari 2026 itu memuat sekitar 180 nama guru besar dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, Masduki menilai undangan tersebut disusun tanpa kejelasan substansi diskusi yang akan dibahas.
Menurutnya, kementerian tidak memberikan kerangka dialog yang memadai sehingga tujuan pertemuan menjadi kabur. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui undangan itu bukan dari jalur resmi, melainkan dari rekan sesama akademisi.
“Saya baru tahu undangan itu dari teman. Idealnya surat dikirim sepekan sebelumnya,” kata Masduki saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).
Masduki mengaku telah mencoba mengonfirmasi ke pihak protokol Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait agenda dialog tersebut. Namun hingga menjelang pelaksanaan acara, tidak ada respons yang ia terima.
Sebagai Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, Masduki juga menyoroti arah forum yang dinilainya terlalu menekankan dukungan kampus terhadap misi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia khawatir forum tersebut lebih bersifat satu arah dan minim ruang kritik.
“Forum itu hanya seremonial, formalitas, dan menggunakan pendekatan top down atau presiden dominan,” ujarnya.
Masduki membayangkan para peserta lebih banyak menjadi pendengar pidato presiden, sementara ruang dialog kritis nyaris tidak tersedia. Kondisi itu membuatnya pesimistis forum tersebut dapat menghasilkan masukan bermakna bagi kebijakan pemerintah.
Ia menilai persoalan mendasar dunia kampus, seperti otonomi akademik dan kesejahteraan dosen, sulit dibicarakan secara terbuka dalam forum semacam itu. Bahkan, fungsi kontrol perguruan tinggi terhadap kinerja pemerintah dinilainya tak mungkin berjalan optimal.
“Rasanya sulit mendialogkan fungsi kontrol kampus terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
