JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kepolisian Metro Jakarta Pusat menyiagakan ribuan personel untuk mengawal aksi unjuk rasa buruh yang digelar di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Pengamanan dilakukan guna memastikan jalannya aksi berlangsung tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, aparat gabungan dari berbagai satuan dikerahkan sejak pagi hari untuk mengamankan lokasi dan mengatur lalu lintas di sekitar Monas.
“Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan,” kata Reynold, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan, pola pengamanan yang diterapkan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Seluruh personel yang bertugas di lapangan, lanjut Reynold, tidak dibekali senjata api.
“Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk mengedepankan sikap humanis,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Meski demikian, Reynold mengingatkan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak terpancing provokasi. Ia juga menekankan larangan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, seperti pembakaran ban atau perusakan fasilitas umum.
“Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ucap Reynold.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, bergantung pada perkembangan jumlah massa di lapangan.
“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan,” tutur Reynold.
Aksi unjuk rasa ini digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebelumnya menyebut jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 5.000 hingga 10.000 orang.
Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Said, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan pemerintah terkait pengupahan.
“Ketika pemerintah daerah mengabaikan peraturan terkait pengupahan dan putusan MK, buruh tidak punya pilihan selain turun ke jalan dan meminta keadilan langsung kepada Presiden,” ujar Said dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).
Dalam tuntutannya, buruh meminta UMP DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL) senilai Rp 5,89 juta per bulan. Selain itu, buruh juga mendesak penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL.
Sementara untuk Jawa Barat, massa buruh menuntut revisi Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah agar disesuaikan kembali dengan rekomendasi bupati dan wali kota setempat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
