JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai perjalanan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya konsisten. Dalam sejumlah kebijakan, demokrasi kerap melangkah maju, tetapi kemudian kembali mundur. Kondisi itu dianalogikan seperti gerakan senam poco-poco yang bergerak ke depan lalu ke belakang.
Analogi tersebut mencuat di tengah bergulirnya kembali wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD. PDIP menyebut isu tersebut berpotensi menjadi titik balik yang membawa demokrasi menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut telah menyinggung persoalan itu saat memberikan arahan kepada kader dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta. Meski sikap resmi partai baru akan diumumkan pada hari terakhir rakernas, Megawati memberi sinyal kritis terhadap wacana tersebut.
Politikus PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan Megawati menyoroti inkonsistensi arah demokrasi nasional. “Ibu Megawati sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita itu kayak senam poco-poco ya?’,” ujar Mujab dalam konferensi pers Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
Menurut Mujab, perumpamaan itu menggambarkan situasi demokrasi yang seharusnya bergerak maju, tetapi justru berulang kali dipertimbangkan untuk ditarik ke belakang. “Bagi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, yang namanya demokrasi itu harus maju ke depan,” katanya.
Ia menilai wacana evaluasi pilkada langsung berisiko mencederai semangat demokrasi. “Sehingga kami melihat sekarang ini, momen di mana kami mengkaji kembali apakah Pilkada ini harus langsung atau tidak langsung, itu adalah momen demokrasi mau dibuat kayak senam poco-poco: maju, mundur, maju, mundur,” ujar Mujab.
Isu pilkada tidak langsung kembali menguat seiring rencana pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah pihak mengemukakan alasan efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, hingga maraknya politik uang dan konflik horizontal sebagai dasar perubahan mekanisme pilkada.
Namun, PDIP berpandangan solusi atas berbagai persoalan pilkada tidak boleh ditempuh dengan mengurangi hak politik rakyat. Mujab menegaskan kedaulatan rakyat harus tetap menjadi prinsip utama. “PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegas politikus asal Tegal, Jawa Tengah tersebut.
Rakernas PDIP yang digelar pada 10–12 Januari 2026 itu juga menjadi forum penentuan sikap partai terhadap sejumlah isu politik nasional. Sikap PDIP terkait pilkada tidak langsung dijadwalkan diumumkan secara resmi pada penutupan rakernas.
Sementara itu, wacana pilkada melalui DPRD mendapat dukungan dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden Prabowo Subianto, seperti Gerindra, PKB, dan PAN. Partai NasDem juga menyatakan sikap serupa, sedangkan Partai Demokrat menyebut akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo, meski pada 2014 pernah menolak mekanisme pilkada tidak langsung.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih bersikap hati-hati dan menyatakan akan menentukan posisi resminya dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR. Hingga kini, PDIP menjadi satu-satunya partai parlemen yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pilkada melalui DPRD. [*] Disarikan dari sumber berita media daring