JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Polemik kepesertaan BPJS Kesehatan yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat akhirnya mendapat penjelasan dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, sumber persoalan bukan pada pemangkasan anggaran, melainkan pada cara pengelolaan data yang memicu “kejutan” besar bagi publik.
Purbaya mengungkapkan, pada Februari 2026 pemerintah menonaktifkan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dalam satu waktu. Jumlah tersebut setara hampir 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta PBI, jauh melampaui angka penghapusan di bulan-bulan sebelumnya.
“Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus di bulan Februari tahun 2026 mencapai 11 juta orang, itu hampir 10 persen dari total dari 98 juta,” ujar Purbaya saat Rapat Bersama Komisi V DPR RI, Senin (9/2/2026).
Menurut dia, pada periode sebelumnya jumlah peserta PBI yang dinonaktifkan relatif kecil, bahkan di bawah 1 juta orang per bulan, sehingga tidak menimbulkan dampak luas.
“Sebelumnya di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” imbuhnya.
Purbaya menilai banyak warga baru menyadari status kepesertaan mereka dicabut saat hendak mengakses layanan kesehatan. Kondisi inilah yang membuat keresahan meluas dalam waktu singkat.
“Sehingga ya kerasa lah, kalau 10 persen kena kan kerasa, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena, dugaan saya,” tuturnya.
Belajar dari kejadian tersebut, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola data peserta PBI JKN ke depan. Ia mengusulkan agar perubahan data tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan, kalau ada angkanya seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” kata dia.
Purbaya juga menepis anggapan bahwa kegaduhan ini dipicu oleh pengurangan anggaran JKN. Menurutnya, alokasi dana tetap sama, hanya mekanisme pelaksanaan yang perlu dibenahi.
“Kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda?” tegasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
