YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama Ramadan menuai sorotan publik setelah paket yang dibagikan ke siswa dinilai lebih menyerupai snack rapat ketimbang makanan padat gizi.
Foto-foto paket MBG yang viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @merapi_uncover pada Senin (23/2/2026), menunjukkan isi paket berupa telur rebus, buah (salak atau jeruk), onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma hingga keripik tempe. Format ini berbeda dari menu makanan berat yang biasa disajikan di luar Ramadan.
Perubahan menu tersebut dilakukan karena siswa menjalankan ibadah puasa, sehingga makanan dibagikan dalam bentuk kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa penyesuaian bentuk makanan tidak boleh mengurangi standar gizi program.
“Kalau memang MBG itu tetap ada di bulan Ramadan, dari sisi jenis makanan itu disesuaikan juga dengan gizi. Tidak sekadar kemudian menuntaskan kewajiban saja,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, esensi program terletak pada kualitas gizi, bukan sekadar formalitas pembagian. Ia mengingatkan bahwa setiap paket wajib mencantumkan informasi kandungan gizi sebagai bentuk transparansi kepada sekolah dan siswa.
Satgas MBG DIY yang melibatkan unsur Sekda, Asisten, Biro Kesra, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, akan melakukan verifikasi silang terkait menu yang beredar. Pemerintah ingin memastikan apakah komposisi menu tersebut merupakan inisiatif sepihak dari Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau telah disepakati bersama pihak sekolah.
Selain persoalan menu, Pemda DIY juga menyoroti rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh SPPG. Aspek sanitasi dinilai krusial untuk mencegah kasus keracunan makanan. Namun hingga kini, progres pemenuhan sertifikasi tersebut masih minim.
Di sisi lain, Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, memastikan program MBG tetap berjalan selama Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan itu merujuk pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional, yang mengatur pelayanan MBG selama Ramadan dan Idulfitri.
Dalam aturan tersebut, menu siap santap dialihkan menjadi makanan kemasan sehat dengan masa simpan lebih lama di wilayah yang mayoritas siswanya berpuasa. Paket tetap dibagikan pada jam sekolah agar bisa dibawa pulang atau dikonsumsi saat berbuka.
Disdikpora juga meminta sekolah mendata kebutuhan siswa nonmuslim guna memastikan distribusi tetap menghormati keberagaman dan tidak mengganggu siswa yang berpuasa.
Sementara itu, akademisi Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menilai perubahan menu menjadi makanan kemasan berisiko membuat pemenuhan gizi tidak maksimal. Ia berpendapat, pemenuhan gizi ideal lebih tepat melalui makanan segar yang dimasak sesuai waktu konsumsi.
Gerry bahkan mengusulkan realokasi sementara anggaran MBG selama Ramadan untuk stabilisasi harga pangan, penguatan BPJS Kesehatan, serta peningkatan infrastruktur mudik 2026. Meski demikian, ia menekankan realokasi harus disertai mitigasi sosial bagi kelompok rentan serta menjunjung transparansi dan akuntabilitas.
Dengan munculnya polemik ini, Pemda DIY menegaskan evaluasi tetap dilakukan agar program MBG tidak kehilangan ruh utamanya sebagai program pemenuhan gizi, bukan sekadar distribusi makanan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring