JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pemerintah mengimpor sekitar 105 ribu kendaraan dari India untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih menuai sorotan keras dari parlemen. Kebijakan bernilai Rp 24,66 triliun itu dinilai berpotensi melemahkan agenda penguatan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menegaskan industri otomotif nasional sebenarnya telah memiliki kemampuan memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri. Ia mempertanyakan urgensi impor dalam skala besar jika kapasitas produksi dalam negeri tersedia.
Gobel menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan visi besar pemerintahan saat ini. “Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Presiden, yaitu Astacita, konsep Prabowonomics, dan Sumitronomics,” kata Gobel mengutip Antara, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurutnya, penggunaan dana BUMN untuk membiayai kendaraan impor justru berisiko mengalihkan manfaat ekonomi ke luar negeri. “Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita. Karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain,” tuturnya.
Ia menekankan, kebijakan fiskal dan peran BUMN seharusnya diarahkan untuk mendorong industri dalam negeri dan menyerap tenaga kerja, khususnya lulusan pendidikan vokasi yang selama ini banyak terserap di sektor otomotif. Apalagi, industri otomotif nasional telah memiliki jaringan produksi dan layanan yang luas dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.
Sorotan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Ia mengingatkan agar proyek pengadaan kendaraan berskala besar ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan distribusi logistik desa, melainkan menjadi pengungkit penguatan struktur industri otomotif nasional.
“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” ujar Evita.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kemampuan produksi dalam negeri tidak perlu diragukan. Ia menyebut, apabila pengadaan 70 ribu unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh industri nasional, dampak ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai Rp 27 triliun.
Selain mendorong industri swasta nasional, Gobel juga menilai pengadaan kendaraan koperasi dapat menjadi panggung pembuktian bagi BUMN pertahanan. “Pengadaan mobil untuk KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) seharusnya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya,” kata dia.
Perdebatan ini menempatkan proyek pengadaan kendaraan Koperasi Merah Putih bukan sekadar soal distribusi logistik, tetapi juga menyangkut arah kebijakan industri nasional di tengah komitmen memperkuat ekonomi domestik. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
