JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan belum menyetorkan dana kontribusi sebesar US$ 1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Namun, Kementerian Luar Negeri memastikan posisi Indonesia sebagai anggota lembaga tersebut tetap aman meski belum ada pembayaran.
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa dana yang disebut-sebut sebagai iuran itu bukan kewajiban formal maupun syarat keanggotaan. “Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” kata Sugiono dalam keterangan pers daring, Sabtu, 21 Februari 2026.
Ia kembali menegaskan bahwa status Indonesia di Board of Peace tidak bergantung pada kontribusi dana tersebut. “Bukan kemudian kita, karena belum bayar, sekarang kita bukan anggota Board of Peace. Paham ya?” tuturnya.
Board of Peace sendiri merupakan lembaga yang membawahi Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Dalam pertemuan perdananya di Washington D.C., Amerika Serikat, Presiden AS Donald Trump sempat mengumumkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung rekonstruksi Gaza.
Sugiono menjelaskan Indonesia hingga kini juga belum memberikan kontribusi dana untuk program rekonstruksi tersebut. Namun, kontribusi RI diwujudkan dalam bentuk lain, yakni pengiriman pasukan.
Indonesia berkomitmen mengirimkan sekitar 8.000 prajurit ke Jalur Gaza, jumlah yang disebut lebih besar dibanding negara peserta lain dalam misi ISF. “Ada yang (berkontribusi) uang, ada yang pasukan,” ucap Sugiono.
Total kekuatan gabungan ISF untuk misi di Gaza diperkirakan mencapai 20.000 personel. Rencana tersebut diputuskan dalam rapat perdana Dewan Perdamaian yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto serta Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) Ali Shaath.
Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov menyatakan bahwa masa depan rekonstruksi Gaza bergantung pada pelucutan senjata. “Tidak ada pilihan lain kecuali demiliterisasi penuh dan pelucutan semua senjata di Gaza agar rekonstruksi dapat dimulai dan masyarakat Palestina dapat memiliki cara hidup baru ke depannya,” kata Mladenov.
Di sisi lain, kelompok bersenjata Hamas menolak tuntutan pelucutan senjata dan intervensi asing. Pemimpin senior Hamas Khaled Meshaal menegaskan sikap tersebut dalam konferensi di Doha. “Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh diterima,” ujarnya, seperti dilansir Al Arabiya, Senin, 9 Februari 2026.
Keputusan Indonesia yang belum menyetor dana namun tetap mengirim ribuan pasukan menempatkan RI pada posisi strategis sekaligus sensitif di tengah dinamika politik dan keamanan kawasan tersebut. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
