JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana pengadaan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan setelah diketahui sebagian mobil pikap impor dari India sudah tiba di Indonesia.
Kebijakan itu dinilai tidak selaras dengan semangat penguatan industri nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai langkah PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sekitar 105.000 unit mobil pikap patut dipertanyakan.
Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat produksi dalam negeri.
“Jangan sampai pidato soal kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).
Menurut Firman, keputusan impor dalam jumlah besar berisiko memutus potensi nilai tambah yang seharusnya dinikmati industri otomotif nasional. Ia mengingatkan bahwa industri otomotif memiliki rantai pasok luas yang melibatkan banyak sektor, mulai dari baja, ban, kaca, hingga usaha kecil dan menengah.
“Setiap unit yang diproduksi di dalam negeri menciptakan multiplier effect, yaitu tenaga kerja terserap, pajak masuk, industri komponen bergerak,” ujarnya.
Firman menegaskan perusahaan milik negara seharusnya menjadi motor penggerak industri nasional, bukan justru membuka peluang impor dalam skala besar. Karena itu ia meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
“BUMN harus berpihak pada industri dalam negeri. Presiden harus mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” ucap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu.
PT Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya ditugaskan mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan sejumlah kendaraan pikap yang diimpor dalam kondisi utuh sudah mulai masuk ke Indonesia.
Kendaraan tersebut akan dipakai sebagai sarana operasional Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan menjangkau sekitar 85 ribu desa. Pemerintah melalui Agrinas Pangan Nusantara juga menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu unit gedung koperasi hingga pertengahan 2026. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
