SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Agenda sakral Tirakatan dan Refleksi Hari Pers Nasional (HPN) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta Tahun 2026 terpaksa digelar di luar Monumen Pers Nasional (MPN). Hal itu terjadi akibat pembatalan sepihak penggunaan Hall Utama MPN hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan.
Untuk pertama kalinya, Tirakatan HPN yang selama ini selalu digelar di Monumen Pers—lokasi bersejarah berdirinya PWI—tidak bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Padahal, Monumen Pers Nasional juga didirikan atas inisiatif PWI sebagai bagian dari sejarah pers nasional.
Sekretaris PWI Surakarta, Asep Abdullah, mengatakan pembatalan penggunaan Hall Utama MPN diterima sekitar empat hari sebelum acara. Alasannya, ruangan akan digunakan untuk kegiatan lain, meski sebelumnya telah dijanjikan oleh Kepala MPN.
“Sejak jauh hari kami sudah koordinasi dan dijanjikan Hall Utama Monumen Pers seperti biasanya. Tapi mendekati hari pelaksanaan, tiba-tiba kami tidak diperbolehkan menggunakan ruangan utama tersebut,” ungkap Asep, didampingi Ketua Panitia HPN Surakarta, Bramantyo, Selasa (10/2/2026).
Pembatalan mendadak itu membuat panitia kerepotan mencari lokasi alternatif, sementara undangan sudah terlanjur disebar. Asep menegaskan, Tirakatan HPN bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momen sakral yang selama ini selalu digelar di Monumen Pers sebagai simbol sejarah kelahiran PWI.
“Kami seperti terusir dari rumah sendiri. Tapi tidak apa-apa. Ini menjadi ujian bagi PWI Surakarta untuk naik level. PWI di seluruh Indonesia akan tahu, rumah tempat pers dan PWI lahir kini tak lagi nyaman,” ujarnya.
Ketua PWI Surakarta, Anas Syahirul, juga menyayangkan pembatalan sepihak tersebut. Menurutnya, persoalan itu seharusnya tidak perlu terjadi jika ada komunikasi dan saling memahami, terlebih izin telah diberikan jauh hari dan penggunaan ruangan hanya semalam.
“Tirakatan ini kegiatan rutin dan sakral dalam memperingati HPN. Baru tahun ini agenda paling penting dalam rangkaian HPN di Surakarta tidak digelar di tempat berdirinya PWI pada 1946,” kata Anas.
Ia menilai terdapat ketidaksinkronan antara pimpinan dan jajaran pengelola Monumen Pers Nasional yang sudah berlangsung cukup lama. PWI Surakarta pun mengaku kebingungan dengan kebijakan pengelola MPN yang dinilai kurang akomodatif.
Lebih lanjut, Anas berharap tata kelola Monumen Pers Nasional dibenahi agar semakin profesional dan ramah terhadap komunitas pers.
“Saya juga mendengar sejumlah keluhan dari kalangan pers di Solo terkait pelayanan penggunaan fasilitas Monumen Pers Nasional. Ini harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Ke depan, PWI Surakarta akan menginventarisasi berbagai keluhan dan dugaan kekurangan tata kelola MPN untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku instansi pembina.
Sementara itu, Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya pada awalnya telah membolehkan Monumen Pers digunakan untuk agenda HPN PWI Surakarta.
“Pada prinsipnya kami membolehkan Monumen Pers digunakan untuk hajatan HPN, karena Monumen Pers juga bagian dari komunitas pers,” ujar Widodo.
Namun, menurutnya, penggunaan Hall Utama akhirnya tidak bisa dilakukan karena ruangan tersebut terlanjur dipersiapkan oleh pihak lain untuk kegiatan pameran.
Ketika ditanya mengapa sebagai pimpinan yang memiliki otoritas tidak memberikan kesempatan kepada PWI Surakarta untuk tetap menggunakan Hall Utama seperti tahun-tahun sebelumnya, Widodo enggan menjelaskan secara rinci. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang PWI menggelar acara HPN di Monumen Pers Nasional.
“Kami tidak melarang. Tapi karena kondisi dan situasi, akhirnya hal itu berubah,” katanya singkat.
Sebelumnya, wartawan senior PWI Surakarta sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PWI Surakarta, Andjar Hari Wartono, juga menyoroti perubahan sikap pengelola Monumen Pers Nasional dibandingkan periode sebelumnya.
“Dulu pengelola sangat ramah dan menghargai organisasi pers, terutama PWI. Sekarang justru terasa menjauh dan kurang memahami sejarah mengapa monumen ini didirikan,” ujarnya.
Andjar menegaskan, PWI berdiri lebih dulu pada 9 Februari 1946, sementara gedung yang kini menjadi Monumen Pers Nasional baru diresmikan pada 9 Februari 1978 untuk memperingati satu dekade PWI.
“Monumen Pers ini lahir dari PWI dan untuk mengabadikan sejarah pers Indonesia. Sangat disayangkan jika justru menyulitkan insan pers sendiri,” pungkasnya. (*)
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
