Beranda Daerah Sragen Muncul Gerakan Tolak Bayar Pajak di Jateng, Dolfie: Pemprov Harus Gencarkan Konsultasi...

Muncul Gerakan Tolak Bayar Pajak di Jateng, Dolfie: Pemprov Harus Gencarkan Konsultasi Publik!

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Huri Yanto

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Baru-baru ini di media sosial (Medsos) muncul gerakan menolak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, hal ini mendapat perhatian serius dari legislator pusat.

Komentar itu datang dari wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat agar persoalan ini tidak berlarut-larut, pernyataan itu disampaikan Dolfie saat berkunjung ke kantor DPC PDIP Sragen beberapa hari lalu.

Dolfie menilai, gejolak yang muncul di masyarakat biasanya disebabkan oleh kurangnya pelibatan warga dalam penentuan kebijakan. Ia juga mengatakan bahwa setiap penetapan tarif pajak seharusnya melalui tahapan yang transparan. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk duduk bersama masyarakat.

“Di dalam menetapkan sebuah tarif pajak, ini kan biasanya harus ada konsultasi publik. Nah, inilah mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintahan provinsi agar masyarakat paham ketika tarif ini diberlakukan,” kata Dolfie pada awak media di Sragen.

Baca Juga :  Video Ayah di Sragen Aniaya Anak Dibawah Umur Viral di Media Sosial, Pelaku Diduga Bawa Kabur Korban

Dampak Terhadap Pelayanan Publik

Menanggapi kekhawatiran apakah gerakan ini akan mengganggu stabilitas keuangan negara atau daerah, Dolfie menilai hal tersebut sejauh ini masih sebatas wacana. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pajak adalah tulang punggung pelayanan dasar bagi rakyat.

Jika gerakan ini benar-benar masif dan terealisasi, dampak sistemik akan dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri, terutama di sektor-sektor krusial.

Beberapa sektor yang terancam meliputi, pembiayaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan daerah. Subsidi sekolah dan sarana prasarana pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Baca Juga :  Melarikan Diri ke Boyolali, Pelaku Penganiayaan Anak Kandung di Gesi Sragen berhasil Diringkus

“Tentu imbauan kita itu dikomunikasikanlah supaya tidak mengganggu semua pihak. Karena melalui pajak, pelayanan kesehatan dan pendidikan kita biayai. Kalau itu semua terganggu, akhirnya pelayanan kepada rakyat juga yang terganggu,” ujarnya. Huri Yanto

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.