JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rencana peluncuran saluran televisi khusus program Makan Bergizi Gratis (MBG-TV) menuai kritik keras dari kalangan pemerhati pendidikan. Di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan program MBG, kebijakan tersebut dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi di lapangan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menilai rencana pendirian MBG-TV justru menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap masalah yang lebih mendesak, seperti kasus dugaan keracunan makanan siswa serta lemahnya pengawasan distribusi makanan.
“Rencana MBG-TV ini bukan sekadar pemborosan, tapi penghinaan terhadap akal sehat publik,” kata Ubaid dalam pernyataan tertulis, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, langkah pemerintah membangun kanal penyiaran khusus di tengah munculnya berbagai keluhan masyarakat mengenai kualitas makanan MBG sulit diterima secara logika. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk image laundry atau pencucian citra terhadap masalah yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Ubaid juga mempertanyakan urgensi pendirian saluran televisi tersebut, terutama jika menggunakan dana publik. Ia bahkan menyindir kemungkinan isi siaran MBG-TV apabila benar-benar diluncurkan.
“TV ini hanya akan jadi alat pengalihan isu dari bobroknya pengawasan dan potensi korupsi pengadaan pangan,” kata dia.
Ia juga menilai penggunaan frekuensi publik untuk mempromosikan satu program pemerintah berpotensi menutup ruang kritik masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat transparansi dan pengawasan ketimbang membangun media komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan program.
“Menggunakan frekuensi publik untuk mempromosikan program tunggal pemerintah adalah tindakan arogan,” ujarnya.
Hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai konsep, besaran anggaran, maupun mekanisme pengelolaan MBG-TV. Upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga belum memperoleh tanggapan.
Sejumlah pemberitaan menyebut MBG-TV direncanakan mengudara di 13 provinsi. Namun Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, seperti dikutip dari sejumlah media, menyatakan bahwa MBG-TV merupakan inisiatif masyarakat dan tidak termasuk dalam struktur resmi BGN. [*] Disarikan dari sumber berita media daring