JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Praktik penegakan hukum di negara Cina ini patut menjadi catatan, di mana hukum berlaku sama dan tak mengenal status, jabatan atau pangkat seseorang.
Dan rupanya, mantan petinggi Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina (CPPCC) Li Weiwei tersandung batunya.
Ia divonis penjara seumur hidup oleh pengadilan rakyat menengah Hainan karena terbukti menerima suap dalam berbagai jabatan sejak 2006-2024 senilai 117 juta yuan atau sekitar Rp 284 miliar.
Putusan tersebut disertai hukuman tambahan berupa pencabutan seluruh hak politik Li Weiwei seumur hidup serta penyitaan seluruh aset pribadinya oleh negara. Media pemerintah China, menyebutkan bahwa negara juga akan terus mengejar pengembalian kerugian yang belum sepenuhnya disetorkan terpidana.
Dalam pertimbangan hakim, Li dinyatakan menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya selama menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai anggota Komite Tetap Partai Komunis China (PKC) Provinsi Hunan serta Wakil Direktur Komite Kependudukan, Sumber Daya, dan Lingkungan Hidup CPPCC. Jabatan-jabatan tersebut dimanfaatkan untuk membantu pihak tertentu memperoleh proyek hingga kelancaran operasional bisnis.
Pengadilan menilai nilai suap yang diterima Li tergolong “sangat besar” dan dampaknya dinyatakan menimbulkan kerugian “luar biasa banyak” terhadap kepentingan negara dan masyarakat luas, sehingga hukuman berat dinilai layak dijatuhkan.
Meski demikian, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan. Li dinilai kooperatif karena mengakui perbuatannya, secara sukarela mengungkap praktik suap yang sebelumnya belum terdeteksi aparat, serta aktif mengembalikan hasil kejahatan.
Li Weiwei, yang kini berusia 67 tahun, merupakan perempuan kelahiran Provinsi Hunan dan bergabung dengan PKC sejak Juli 1976. Latar belakang pendidikannya berasal dari bidang Sastra dan Bahasa China, sebelum mengawali karier sebagai guru di SMA Negeri No. 2 Kota Zhuzhou.
Seiring waktu, karier politiknya terus menanjak. Ia pernah dipercaya menjabat Wakil Ketua Kelompok Pimpinan Kerja Urusan Taiwan serta Ketua Asosiasi Persahabatan Luar Negeri Provinsi Hunan, dua posisi yang memperkuat pengaruhnya di tingkat regional.
Puncak karier Li ditandai dengan penunjukannya sebagai Wakil Direktur Komite Kependudukan, Sumber Daya, dan Lingkungan Hidup CPPCC periode ke-14. CPPCC sendiri merupakan lembaga penasihat nasional yang memiliki peran penting dalam sistem politik China.
Kasus ini mulai mencuat pada Juli 2024 ketika Li resmi diselidiki atas dugaan pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum negara. Proses hukum berlanjut dengan penangkapan pada Februari 2025 dan persidangan terbuka yang digelar pada 6 November 2025.
Vonis terhadap Li menambah daftar panjang pejabat tinggi yang terseret dalam kampanye antikorupsi China yang dimulai sejak 2012 di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Program tersebut dipuji sebagai upaya bersih-bersih birokrasi, meski di sisi lain juga kerap dikritik sebagai sarana menekan lawan politik.
Sehari sebelum putusan terhadap Li, pengadilan rakyat menengah Kota Xiamen juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Kehakiman China, Tang Yijun, dalam perkara serupa.
Data Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional PKC mencatat sepanjang tahun 2025, sebanyak 69 pejabat setingkat provinsi atau lebih tinggi serta sekitar 983 ribu individu telah dijatuhi hukuman terkait kasus korupsi. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
