JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah pengetatan anggaran program-program pemerintah, kebutuhan pegawai baru justru mencuat seiring ambisi besar pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi ini memunculkan ironi antara upaya efisiensi fiskal dan ekspansi program prioritas.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan pemerintah tengah menghitung kebutuhan sumber daya manusia untuk mengoperasikan koperasi yang ditargetkan mencapai sekitar 30 ribu unit tahun ini.
“Butuh pengawakan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi koperasi,” kata Prasetyo usai rapat bersama sejumlah menteri di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan desain ulang sistem kepegawaian nasional. Langkah ini diarahkan guna memastikan ketersediaan tenaga yang mendukung berbagai program prioritas, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Prasetyo, masing-masing kementerian telah mengajukan kebutuhan pegawai. Namun, jumlah pastinya masih terus disinkronkan karena data yang ada bersifat dinamis.
Pemerintah pusat juga telah meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, sementara data aparatur sipil negara (ASN) yang sudah ada sedang dihimpun untuk mencari formulasi terbaik.
“Jadi ini sedang dicari titik temunya,” ujarnya.
Dalam proses rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), pemerintah menegaskan akan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal. Karena itu, pemenuhan kebutuhan pegawai akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.
“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal,” kata Prasetyo.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Hadir pula Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menyiapkan skema perekrutan sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung operasional koperasi tersebut.
“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30 ribu tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.
Perekrutan ini terbuka bagi lulusan sarjana dan magister dari berbagai jurusan. Para peserta akan melalui proses seleksi dan pelatihan sebelum ditempatkan sebagai manajer koperasi di berbagai daerah.
“Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” ujar Kepala Biro Informasi dan Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.
Rencananya, proses rekrutmen akan dimulai pada Juni 2026 setelah koordinasi lintas kementerian dan lembaga rampung.
Di satu sisi, program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Namun di sisi lain, kebutuhan besar tenaga kerja baru di tengah kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan tantangan tersendiri bagi konsistensi arah kebijakan fiskal pemerintah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
