JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana penghematan anggaran negara kembali mengemuka, namun di saat belanja kementerian dan lembaga mulai dikencangkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dipastikan tetap berjalan tanpa pemangkasan. Kebijakan ini memantik pertanyaan: seberapa selektif pemerintah dalam menentukan prioritas di tengah tekanan fiskal?
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan, tetapi tidak menyentuh program-program unggulan pemerintah, termasuk MBG.
“(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga saat buka bersama dengan media di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sejalan dengan itu, pemerintah kini tengah menghitung pos-pos belanja yang bisa ditekan.
Menurut Airlangga, besaran total efisiensi masih dalam tahap pembahasan dan akan ditentukan langsung oleh Presiden. “Namun kami dengan Menteri Keuangan dan beberapa menteri dari K/L besar sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisienkan,” katanya.
Sebelumnya, opsi memperlebar defisit sempat muncul sebagai respons terhadap dampak konflik Iran-Israel yang berpotensi berkepanjangan. Namun, dalam wawancara dengan Bloomberg bertajuk “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, Presiden menilai batas defisit tetap penting sebagai pengendali kehati-hatian fiskal.
Di sisi lain, pandangan berbeda datang dari ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menilai langkah penghematan memang membantu, tetapi belum tentu cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mempertimbangkan opsi lebih berani, termasuk mengevaluasi program prioritas dengan anggaran besar seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga belanja alat utama sistem persenjataan.
“Menambah defisit dan berutang secara besar-besaran bukanlah pilihan yang tepat,” kata Rizky.
Sebagai catatan, anggaran MBG pada 2026 melonjak signifikan menjadi Rp 335 triliun, dibandingkan Rp 71 triliun pada tahun sebelumnya. Dana jumbo tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Sementara itu, hingga 9 Maret 2026, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 44 triliun dengan cakupan 61,62 juta penerima.
Dengan besarnya alokasi anggaran tersebut, keputusan mempertahankan MBG di tengah efisiensi belanja negara menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal jangka panjang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring