JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Amerika Serikat memicu gelombang kritik di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Momentum yang nyaris berbarengan dengan serangan Israel ke Iran itu dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah yang berisiko secara diplomatik.
Sejumlah akademisi menilai, masuknya Indonesia ke forum tersebut justru terjadi pada saat paling sensitif. Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Dafri Agussalim, menyebut situasi ini menimbulkan persepsi keberpihakan yang bisa merugikan posisi Indonesia di mata dunia.
“Masuk perangkap Trump dan Israel melalui keanggotaan kita di BoP itu, jadi begitu kita masuk, tiba-tiba Israel menyerang, tamparan yang keras bagi politik luar negeri kita,” kata dia, Selasa (3/3/2026).
Menurut Dafri, selama ini Indonesia dikenal konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dan berada di posisi non-blok. Ketika Indonesia bergabung dalam forum yang dipersepsikan dekat dengan kepentingan tertentu, reputasi sebagai mediator netral dalam konflik internasional bisa tergerus.
Ia menekankan, dalam teori resolusi konflik, kredibilitas penengah sangat bergantung pada jarak dan independensi dari pihak-pihak yang bertikai. Jika muncul kesan keberpihakan, maka legitimasi untuk menjadi jembatan dialog bisa dipertanyakan.
Dafri juga menyoroti proses perumusan kebijakan luar negeri yang menurutnya perlu berbasis kajian ilmiah yang kuat.
“Saya berkali-kali menyampaikan pentingnya evidence-based policy,” ujarnya.
Tanpa pendekatan berbasis data dan analisis mendalam, ia mengingatkan, kebijakan strategis berpotensi reaktif terhadap dinamika global yang berubah cepat.
Sorotan tak hanya datang dari sisi politik dan diplomasi. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, mengingatkan bahwa eskalasi konflik Iran–Israel bisa berdampak langsung pada perekonomian nasional.
“Yang pertama yang harus kita antisipasi adalah supply bahan bakar minyak, karena implikasinya panjang sekali,” kata Agus.
Ia menjelaskan, dalam jangka pendek tekanan mungkin belum terasa karena kontrak impor energi telah disiapkan untuk beberapa waktu ke depan. Namun dalam kurun tiga hingga enam bulan, lonjakan harga minyak dunia berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan transportasi.
“Sekarang belum terasa, tapi tiga bulan yang akan datang mungkin akan terasa,” ujarnya.
Agus menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan sejumlah komoditas konsumsi membuat ekonomi domestik rentan terhadap gejolak global. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan industri dalam negeri dinilai menjadi langkah penting untuk meredam potensi tekanan.
Di tengah dinamika konflik Iran–Israel dan perdebatan soal kerja sama dagang internasional, langkah Indonesia masuk BoP menempatkan pemerintah pada posisi dilematis. Di satu sisi, menjaga hubungan strategis dengan kekuatan global dianggap penting. Di sisi lain, konsistensi terhadap prinsip bebas aktif menjadi taruhan.
Keputusan diplomatik pada masa krisis seperti ini, menurut para pengamat, bukan sekadar simbol politik. Ia bisa menentukan apakah Indonesia tetap berdiri sebagai penyeimbang atau justru terseret lebih dalam ke pusaran geopolitik global. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
