JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Sampai sejauh ini, tak ada kabar mengenai reformasi insitusi kepolisian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru menegaskan pendekatan yang berbeda, yakni memberi ruang bagi lembaga untuk melakukan pembenahan dari dalam sebelum langkah tegas dijatuhkan.
Dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan Minggu (22/3/2026), Prabowo menilai upaya memperbaiki institusi negara, termasuk kepolisian, tidak harus sepenuhnya bergantung pada keberadaan komite reformasi, meski tetap diakui memiliki peran strategis.
“Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga termasuk kepolisian itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, pemerintah akan menimbang berbagai opsi kebijakan secara selektif—mana yang bisa segera dieksekusi dan mana yang perlu ditunda. Namun, menurutnya, keberadaan aparat penegak hukum yang bersih dan profesional merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda ya kan nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas itu mutlak,” ujarnya.
Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki berbagai kondisi yang dinilai belum ideal di dalam institusi negara.
“Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar publik tidak serta-merta menggeneralisasi buruknya citra lembaga hanya karena ulah segelintir oknum yang memiliki kekuasaan.
“Ya itu situasinya begitu. termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair, selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Mungkin beberapa oknum oknum tapi dia punya power dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ujarnya.
Prabowo menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada setiap lembaga untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal. Ia mengibaratkan mekanisme tersebut seperti proses audit, di mana pimpinan diberi waktu untuk memperbaiki sebelum dikenai sanksi.
“Makanya sekali lagi saya, pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercayai orang tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik ya. Kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini. Sama juga mungkin audit ya,” katanya.
“Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, ‘Eh, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak?’ Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan 3 bulan kau perbaiki, masih kurang 3 bulan lagi,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung berbagai pelanggaran seperti penyelundupan hingga tambang ilegal yang dinilai tak lepas dari lemahnya pengawasan aparat di lapangan. Karena itu, ia meminta pertanggungjawaban berjenjang dari aparat hingga pimpinan wilayah.
“Danrem bagaimana, Dandim bagaimana, Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, Panglima TNI, kamu usut bagaimana ada tambang ilegal. Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu? Kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan sebagainya. Iya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair,” imbuhnya.
Prabowo juga menyebut bahwa langkah penindakan terhadap aparat yang bermasalah mulai terlihat, baik di kepolisian maupun TNI, sebagai sinyal perbaikan ke arah yang lebih baik.
“Polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI, TNI harus beresin sendiri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan kejaksaan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan rekam jejaknya saat menjabat Menteri Pertahanan, termasuk dalam penanganan kasus besar seperti ASABRI yang akhirnya dibawa ke ranah hukum.
“Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Nah, ASABRI kita beresin. Iya kan? yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat minta kejaksaan yang bertindak,” ucapnya.
Dengan pendekatan tersebut, Prabowo tampak ingin menyeimbangkan antara pembenahan internal dan penegakan hukum, sembari menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. [*] Disarikan dari sumber berita media daring