JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapi kemungkinan masa-masa sulit akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ratusan jembatan di berbagai daerah secara daring pada Senin (9/3/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menilai situasi global tengah berada dalam kondisi tidak menentu setelah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menutup-nutupi potensi dampak yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia.
“Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan,” kata Prabowo dalam siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Meski demikian, Prabowo tetap menyatakan optimisme bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi tekanan global tersebut.
“Tapi, sekali lagi kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Saya juga harus jujur kepada seluruh rakyat dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat.”
Namun pernyataan itu memicu kritik dari kalangan pengamat kebijakan publik. Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Gusti Raganata, menilai pesan yang disampaikan Presiden masih sebatas retorika dan belum diikuti penjelasan konkret mengenai langkah pemerintah menghadapi dampak konflik tersebut.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin itu tidak jauh hanya sekedar retorika,” kata Gusti, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar peringatan tentang potensi kesulitan, melainkan kepastian mengenai strategi pemerintah untuk memitigasi dampak konflik, khususnya jika situasi di Timur Tengah semakin memburuk.
Ia menyoroti potensi gangguan pada jalur energi global, terutama jika Selat Hormuz sampai ditutup akibat konflik. Jalur tersebut diketahui menjadi lintasan vital sekitar 20–30 persen distribusi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap hari.
Jika akses di kawasan tersebut terganggu, dampaknya dapat merembet ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi.
“Karena yang kita butuhkan sebagai masyarakat adalah kejelasan sebetulnya bahwa pemerintah itu memiliki jalan keluar atau memitigasi atas apa yang terjadi di Iran saat ini,” tutur Gusti.
“Selat Hormuz utamanya, bagaimana jika terjadi kelangkaan BBM dan sebagainya?”
Gusti juga menyinggung langkah sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang dinilai lebih cepat mengantisipasi potensi krisis energi. Ia menyebut pemerintah Singapura, misalnya, sudah lebih dulu menyampaikan rencana antisipasi kepada publik.
Perdana Menteri Lawrence Wong disebut telah mengumumkan langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan pemerintahnya jika konflik berdampak pada pasokan energi global.
Selain itu, beberapa negara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam juga mulai mengimbau penerapan kerja dari rumah bagi sebagian sektor sebagai langkah penghematan energi.
“Bahkan Singapura dari minggu lalu pemerintahnya, Perdana Menteri, sudah menyampaikan tindakan-tindakan yang akan diambil, dan langkah lebih konkret diambil oleh negara-negara tetangga kita sendiri seperti Thailand, Filipina, Vietnam yang sudah menerapkan WFH bagi para pegawai negeri dan juga menghimbau para swasta untuk WFH juga seperti itu, dan school from home, bersekolah dari rumah,” jelas Gusti.
“Nah, kedua tindakan ini adalah langkah yang bisa diambil dalam jangka pendek gitu untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM yang mungkin akan terjadi.”
Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut cadangan minyak Indonesia saat ini hanya cukup untuk sekitar 20 hari.
“Kita tahu, yang disampaikan oleh Menteri ESDM, kita hanya memiliki cadangan minyak hanya 20 hari.”
Menurut Gusti, sejauh ini pernyataan tersebut menjadi satu-satunya informasi teknis dari pemerintah terkait kesiapan menghadapi dampak konflik global. Sementara kebijakan mitigasi yang lebih konkret masih belum terlihat.
“Nah, itu saja yang terakhir, teknis yang kita dengar tentang kemungkinan rencana yang akan dilakukan, pemerintah hanya mengetahui 20 hari, lalu bagaimana ke depannya kan belum ada lagi, selain retorika yang disampaikan Presiden Prabowo itu,” pungkasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
