JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masyarakat rupanya perlu waspada, karena dampak perang AS-Israel Vs Iran bakal berdampak pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air.
Seiring memanasnya konflik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengingatkan bahwa eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi menekan stabilitas energi global.
Ia menjelaskan, gejolak di wilayah tersebut bukan hanya persoalan politik, melainkan juga menyangkut jalur distribusi energi dunia.
Jika rute vital perdagangan minyak terganggu, maka pasokan global akan terdampak dan harga berpotensi terkerek naik. Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz yang selama ini menjadi urat nadi pengiriman minyak mentah internasional.
Selain ancaman terhadap harga energi, pemerintah juga mencermati dampak lanjutan bagi Indonesia. Airlangga memaparkan, setidaknya ada tiga sektor yang bisa terkena imbas langsung, yakni ketersediaan pasokan minyak, kelancaran logistik internasional, serta industri pariwisata yang sensitif terhadap situasi keamanan global.
Pergerakan harga minyak mentah dunia menunjukkan tren kenaikan tajam sejak akhir pekan lalu. Pada awal pekan ini, harga kembali menguat setelah sebelumnya melonjak pasca aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kondisi tersebut mempertegas kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan suplai.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai lonjakan harga minyak merupakan konsekuensi logis dari konflik terbuka di kawasan penghasil energi utama dunia. Menurutnya, selama eskalasi belum mereda, tekanan terhadap harga masih akan berlanjut.
“Kalau misal meluas, saya perkirakan bisa mencapai US$ 100 per barel,” kata Fahmy, Senin (2/3/2025).
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, Indonesia dinilai rentan terhadap gejolak tersebut. Jika harga benar-benar menyentuh angka itu, tekanan terhadap anggaran negara akan semakin berat.
Fahmy menjelaskan, untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan sejenisnya, penyesuaian harga relatif mengikuti mekanisme pasar sehingga dampaknya lebih langsung dirasakan konsumen tanpa membebani fiskal.
Persoalan muncul pada BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Saat asumsi harga minyak dalam APBN dipatok sekitar US$ 70 per barel, lonjakan di atas angka itu berarti pemerintah harus menanggung selisih yang lebih besar bila harga di tingkat konsumen tidak disesuaikan.
Di sisi lain, kenaikan harga di tingkat masyarakat juga bukan tanpa risiko. Penyesuaian harga BBM subsidi berpotensi mendorong inflasi karena dua jenis BBM tersebut merupakan konsumsi terbesar masyarakat.
“Karena konsumen terbesar BPB itu kan pertalite dan solar. Jadi ini memang pilihan sulit bagi pemerintah,” ucap Fahmy.
Situasi tersebut menempatkan pemerintah pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan daya beli masyarakat, di tengah ketidakpastian konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
