JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Di tengah tekanan global yang mendorong kenaikan harga energi, pemerintah mulai menempuh langkah tak biasa dengan kembali mendorong pola kerja dari rumah. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya cepat menekan konsumsi bahan bakar, meski efektivitasnya masih menyisakan tanda tanya.
Pemerintah memastikan skema work from home (WFH) akan diberlakukan setelah momentum Lebaran. Kebijakan ini menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan turut dianjurkan bagi sektor swasta, meskipun tidak berlaku untuk layanan publik yang bersifat esensial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan aturan teknisnya masih dalam tahap penyusunan. Namun, arah kebijakan sudah jelas akan mulai diterapkan dalam waktu dekat.
“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kami akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai salat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Ia menegaskan, penerapan WFH tidak akan dilakukan penuh, melainkan hanya satu hari dalam sepekan. Pemerintah, lanjutnya, juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan berjalan optimal di lapangan.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini berpotensi memberikan dampak nyata terhadap efisiensi energi nasional. Berdasarkan perhitungan awal, penghematan bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapai sekitar 20 persen.
“Ada hitungan kasar sekali … (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin kebijakan ini berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Karena itu, WFH dibatasi hanya satu hari agar tetap menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kinerja.
“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, jika WFH diterapkan pada hari Jumat, maka akan menciptakan akhir pekan panjang yang berpotensi mendorong aktivitas domestik, termasuk sektor pariwisata.
Gagasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet sebelumnya. Kepala negara mendorong jajaran menterinya mencari langkah konkret untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk dengan menghidupkan kembali pola kerja fleksibel yang sempat diterapkan saat pandemi.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Langkah Indonesia ini bukan tanpa preseden. Sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa untuk merespons ketidakpastian global. Thailand, misalnya, mendorong kerja dari rumah sekaligus membatasi penggunaan energi di perkantoran. Filipina bahkan menerapkan sistem kerja empat hari, sementara Pakistan menyiapkan skema penghematan melalui pembelajaran jarak jauh dan WFH.
Kini, pertanyaannya bukan lagi soal bisa atau tidak, melainkan seberapa efektif kebijakan ini benar-benar mampu menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan produktivitas nasional. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
