SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Stagnasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Dominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 97 persen dinilai mencerminkan rendahnya mobilitas pelaku usaha untuk naik kelas, sehingga berdampak pada produktivitas dan daya saing nasional.
Hal itu disampaikan Prof. Kussudyarsana, Ph.D, guru besar ke-71 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), saat jumpa pers pengukuhan guru besar, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, sebagian besar UMKM di Indonesia masih bertahan di level mikro tanpa mengalami peningkatan skala usaha. Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti jenjang pendidikan yang tidak pernah naik.
“Kalau dianalogikan seperti pendidikan, ini seperti terus berada di jenjang SD tanpa pernah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, produktivitas rendah dan kontribusi ekonomi juga terbatas,” ujarnya, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Selain itu, minimnya pencatatan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) turut memperparah kondisi. Ia menyebut, hanya sebagian kecil UMKM yang terdata secara resmi, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemetaan dan intervensi kebijakan.
Berdasarkan data Kementerian UMKM tahun 2025, baru sekitar 1,22 persen UMKM yang memiliki NIB, sementara 98,78 persen lainnya belum terdaftar. Dari sisi laporan keuangan, sebanyak 96,49 persen UMKM belum memiliki pencatatan keuangan, dan hanya 3,51 persen yang sudah memiliki.
Kondisi tersebut juga berdampak pada rendahnya partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai nilai global (Global Value Chain). Dalam 20 tahun terakhir, peningkatan partisipasi UMKM Indonesia hanya mencapai 4 persen, jauh tertinggal dibanding Vietnam yang mampu tumbuh hingga 15–20 persen.
Dalam pemaparannya, Kussudyarsana menilai persoalan UMKM tidak lepas dari dominasi perusahaan keluarga di Indonesia. Karakteristik ini memiliki dimensi khusus, seperti social emotional wealth, tumpang tindih kepentingan bisnis dan keluarga, hingga asymmetric altruism, yang membuat pengelolaannya berbeda dari perusahaan pada umumnya.
Ia mengungkapkan, sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal tata kelola, yakni relational governance, yang mengandalkan hubungan keluarga atau pertemanan dalam akses modal dan pengelolaan usaha.
“Ini yang membuat UMKM sulit berkembang menjadi lebih formal dan profesional,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek ekosistem dan pembinaan berkelanjutan.
“Selama ini kita seperti membiarkan bisnis berjalan dengan mekanisme seleksi alam. Padahal perlu pemetaan, rekam jejak usaha, dan treatment yang tepat agar mereka bisa naik kelas,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk membangun ekosistem pendampingan yang lebih terstruktur, sehingga UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. [*]