KENDAL, JOGLOSEMARNEWS.COM — Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyentil camat, jajaran OPD hingga Wakil Bupati agar mengikuti proses. Untuk bisa menduduki jabatan di pemerintahan secara profesional, sah dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Sabar, jangan kasak kusuk, jangan fitnah sana-sini untuk duduk sebagai (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD. Sabar, syukur terima, ikhlas. Masih jadi Wakil Bupati, terima dulu pak sabar,” ungkap Fitroh dalam acara sosialisasi antikorupsi dan penandatanganan akta integritas di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal, Kamis (9/4/2026) kemarin
Fitroh kemudian menawarkan sistem kerja dari hati kepada pegawai di Pemkab Kendal untuk mencegah tindak korupsi.
“Saya menawarkan konsep bekerja dari hati ke hati, tetapi integritas harus tetap dijaga,” sambungnya.
Menurutnya, penguatan manajemen hati menjadi kunci penting untuk menutup celah korupsi yang kerap muncul akibat lemahnya integritas individu.
“Jadi, yang dikelola bukan hanya sistemnya, melainkan juga bagaimana agar manajemen hati ini lebih ditata. Karena korupsi itu selalu pasti ada celah, dan integritas harus dijaga,” tegas Fitroh
Fitroh mengatakan, banyak kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah menunjukkan pola serupa, yakni berawal dari pimpinan yang kemudian merembet ke jajaran di bawahnya.
“Bagaimana kita membuat sadar dari korupsi, ya harus dimulai dari pucuk pimpinannya terlebih dahulu,” katanya.
Dalam acara sosialisasi antikorupsi tersebut dihadiri secara langsung olej Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, Wakil Bupati Benny Karnadi, Plt Sekda Kendal Agus Dwi Lestari, Wakil Ketua KPK RI, Dr Fitroh Rohcahyanto SH, MH, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kades, Kepala Sekolah serta para pejabat yang lainnya.
Hadir pula pembicara antara lain yakni, Prof. Dr. Lalu Muhammad Hayyanul Haq, S.H., LLM., Ph.D (Universitas Mataram) dan Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H (UNS Solo) dengan tema Tata Kelola Birokrasi yang Bebas dari Korupsi.
Menurut Fitroh, celah korupsi itu selalu ada dalam sistem birokrasi. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dengan mengandalkan aturan formal, tetapi juga membutuhkan kesadaran moral dari setiap pejabat.
Masih Ada Potensi
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengakui masih adanya potensi celah korupsi di lingkungan birokrasi jika integritas tidak dijaga secara konsisten.
Bupati juga menyeru kepada pegawainya agar jangan menjadi pejabat yang bermental dilayani.
“Kami harus mengarahkan agar tidak sekadar mencatat pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi juga menjaga integritas itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut Bupati Tika juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bisa menambah wawasan lebih dalam serta pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta sehingga nantinya bisa diwujudkan dalam pekerjaannya agar tetap bersih dan juga anti korupsi, hal tersebut yang kita inginkan bersama supaya Kabupaten Kendal bisa maju dan lebih baik serta bebas dari korupsi.
Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Kendal. *