SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen resmi meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah dengan bunga 0 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bumi Sukowati. Program pro-rakyat ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Istimewanya, peluncuran program tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, saat melakukan kunjungan kerja ke Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan (SIKK) Sragen, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Menkop Maman Abdurrahman secara terang-terangan memberikan apresiasi tinggi dan memuji langkah strategis Pemkab Sragen.
“Saya harus terus terang kenapa saya wajib datang ke Sragen ini. Karena saya harus akui bahwa Sragen menjadi salah satu pionir ataupun yang terdepan dalam mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program KUR daerah dengan bunga 0 persen,” ujar Maman.
Menurut Maman, program ini mencerminkan niat positif dari kepala daerah Sragen untuk meringankan beban ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan semangat kemandirian usaha.
“Ini esensi pembiayaan yang luar biasa dan patut dicontoh. Kami di pusat, bersama Dinas Provinsi, mendukung penuh dan berharap ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” jelasnya. Mengenai detail kuota dan mekanisme teknis penyaluran, kementerian menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pemkab Sragen.
Intervensi Pusat Hadapi Dampak Konflik Global
Selain membahas program KUR Daerah Sragen, dalam kunjungan kerja tersebut Menkop Maman Abdurrahman juga memaparkan langkah strategis kementerian dalam melindungi UMKM di tingkat nasional, terutama dari hantaman dinamika ekonomi global dan ekosistem marketplace.
Menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipicu konflik Timur Tengah, Maman memastikan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto terus melakukan intervensi melalui Bank Sentral agar gejolak harga tidak merembet ke sektor domestik. Salah satu dampak yang mulai dirasakan UMKM adalah naiknya bahan baku (raw material) plastik impor.
“Kemarin kita sudah lakukan intervensi ekonomi, salah satunya membebaskan bea masuk ke Indonesia untuk menjaga agar harga bahan baku komoditi plastik ini tetap stabil bagi UMKM,” terangnya.
Aturan Baru Marketplace: Diskon Biaya Layanan 50 Persen
Di sisi lain, Kementerian UMKM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) baru mengenai perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di platform digital (marketplace). Aturan ini memuat poin krusial untuk menjaga ekosistem digital tetap sehat bagi pelaku usaha lokal.
Di antaranya, pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang dalam negeri kini berhak mendapatkan diskon biaya layanan (fee) sebesar 50 persen di marketplace. Selain itu, pemerintah juga menekankan transparansi biaya, di mana platform marketplace dilarang menaikkan biaya layanan secara mendadak. Rencana kenaikan wajib diinfokan minimal 3 bulan sebelumnya. Huri Yanto