JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah upaya pemerintah memburu investasi asing, Presiden Prabowo Subianto justru membongkar persoalan klasik yang dinilai masih menjadi momok dunia usaha: birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan rawan praktik permainan oknum.
Di hadapan jajaran Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (13/5/2026), Prabowo secara terbuka mengaku menerima banyak keluhan dari investor luar negeri yang kesulitan menanamkan modal di Indonesia akibat proses perizinan yang lambat dan rumit.
“Banyak investor dari luar negeri mengeluh, di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal,” kata Prabowo.
Presiden bahkan menyinggung adanya praktik birokrasi yang sengaja membuat aturan semakin kompleks demi membuka celah keuntungan pribadi. Menurutnya, regulasi yang seharusnya mempermudah justru kerap diputar menjadi hambatan baru.
“Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku heran karena persoalan tersebut masih terus terjadi meski pemerintah berkali-kali menyatakan telah memangkas birokrasi investasi.
Menurut Prabowo, banyak pengusaha mengeluhkan izin usaha yang baru keluar setelah satu hingga dua tahun sejak pengajuan. Kondisi itu dinilai sangat kontras dibanding negara lain yang mampu menyelesaikan proses perizinan hanya dalam hitungan minggu.
“Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun,” katanya.
Sorotan terhadap rumitnya birokrasi investasi di Indonesia sebelumnya juga datang dari China Chamber of Commerce. Organisasi pengusaha Cina itu diketahui melayangkan surat kepada Presiden Prabowo terkait berbagai persoalan iklim usaha di Indonesia.
Dalam surat yang beredar pada Selasa (12/5/2026), para investor Cina menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap memberatkan dunia usaha. Selain persoalan perizinan dan birokrasi, mereka juga mengeluhkan kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dinilai berlebihan.
Kamar Dagang Cina menegaskan investasi dari negara mereka selama ini turut memberi kontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun dalam beberapa waktu terakhir, para pelaku usaha mengaku menghadapi tantangan yang semakin besar untuk menjalankan bisnis di Indonesia. [*] Disarikan dari sumber berita media daring