JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pelemahan rupiah yang terus bergerak mendekati level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran baru terhadap kondisi ekonomi nasional. Di tengah tekanan global dan gejolak pasar keuangan, pemerintah diminta menghentikan sejumlah program besar yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026), nilai tukar rupiah tercatat melemah ke posisi Rp 17.706 per dolar AS. Pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai tekanan terhadap rupiah masih berpotensi berlanjut hingga menembus level psikologis baru Rp 18.000 per dolar AS pada akhir Mei ini.
Menurut Ibrahim, pemerintah perlu segera mengambil langkah keras untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk menghentikan sejumlah proyek strategis dan program dengan anggaran jumbo.
“Yang pertama itu adalah proyek-proyek vital itu harus dihentikan pemerintah. Pemerintah harus fokus terhadap bagaimana menanggulangi agar rupiah ini kembali stabil,” ujar Ibrahim saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Ia mengaku mendapat informasi bahwa beberapa proyek bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah mulai dihentikan. Namun menurutnya, langkah itu belum cukup apabila pemerintah masih mempertahankan program-program yang dinilai menguras APBN.
Ibrahim secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih yang disebut ikut menambah tekanan terhadap fiskal negara.
“MBG pun juga seharusnya dihentikan. Koperasi Merah Putih seharusnya dihentikan karena ini juga yang membebani APBN kita,” jelasnya.
Selain faktor fiskal, Ibrahim menilai tekanan terhadap rupiah juga dipicu tingginya impor minyak mentah Indonesia yang disebut mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Ia berharap implementasi program biodiesel B50 pada Juli 2026 mendatang bisa membantu menekan impor energi.
“Pemerintah sudah mempersiapkan B50 kemungkinan Juli akan bergulir dan ini akan membuat impor kita semakin sedikit,” katanya.
Meski begitu, ia menilai langkah tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat rupiah secara signifikan. Ibrahim mendorong pemerintah segera merevisi Undang-Undang Migas agar investasi eksplorasi minyak lebih menarik bagi investor.
“Pemerintah juga harus merevisi Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 agar kesempatan investor mengeksplorasi minyak semakin besar melalui insentif pajak,” ucapnya.
Ia juga meminta Bank Indonesia mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan pada semester kedua tahun ini untuk menahan tekanan terhadap rupiah. Menurutnya, kenaikan bertahap 25 hingga 50 basis poin masih memungkinkan, bahkan total kenaikan bisa mencapai 100 basis poin.
“Saya perkirakan dalam semester kedua ini pemerintah akan menaikkan suku bunga itu 100 basis poin. Kenaikan suku bunga akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga kredit,” terang Ibrahim.
Tak hanya soal kebijakan ekonomi, Ibrahim turut menyoroti komunikasi pejabat pemerintah yang dinilai dapat mempengaruhi psikologi pasar. Ia meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah.
“Pejabat-pejabat pemerintah, presiden pun juga memberikan informasi yang positif untuk pasar. Jangan memanas-manasin pasar,” ujarnya.
Ia menilai pernyataan yang menyebut masyarakat desa tidak terdampak dolar justru dapat memicu sentimen negatif di pasar keuangan.
“Jangan memanas-manasin pasar kayak kemarin yang mengatakan bahwa orang-orang desa itu tidak menggunakan dolar. Buktinya sekarang banyak orang yang melakukan transaksi valas, beli mata uang, karena adanya teknologi,” katanya.
Menurut Ibrahim, kondisi tersebut dimanfaatkan spekulan internasional untuk terus menekan rupiah. Karena itu, ia memperkirakan pelemahan mata uang Garuda masih akan berlanjut dalam waktu dekat.
“Ini pun juga akhirnya para spekulan secara pasar internasional mempermainkan rupiah sehingga rupiah kembali mengalami pelemahan dan di depan mata rupiah itu Rp 18.000 di akhir bulan Mei ini,” tandasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring