SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Asosiasi produsen alat kesehatan nasional menilai tata kelola pengadaan alat kesehatan (alkes) saat ini berpotensi mengganggu kemandirian industri dalam negeri. Tidak hanya itu, hal tersebut juga diyakini berdampak pada keselamatan pasien.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diadakan Gabungan Perusahaan Laboratorium Kesehatan Indonesia (Gakeslab Indonesia), Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Asosiasi Industri Gas Medis Indonesia (AIGMI), dan Himpunan Pengembang dan Penyedia Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) di Universitas Sebelas Maret (UNS), Kamis (18/6/2026).
Mereka menilai pemangkasan dana transfer ke daerah dan sentralisasi pengadaan telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah serta memperlambat perputaran ekonomi di daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan daerah semakin bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk alat kesehatan.
Di sisi lain, tekanan ekonomi yang masih terjadi dewasa ini memoerberat industri alat kesehatan. Persoalan lain yang disoroti yakni meningkatnya beban regulasi usaha dan perpajakan pada 2026.
Ketua Umum HIPELKI Randy H Teguh mengungkapkan, pelaku usaha harus menanggung banyak penyesuaian aturan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Tidak hanya itu, lanjutnya, kebijakan restitusi pajak dinilai berpotensi mengganggu arus kas perusahaan.
“Proses restitusi yang semakin ketat membuat dana yang sebelumnya menjadi bagian perputaran modal tidak mudah dicairkan. Kondisi itu dinilai berdampak pada kemampuan perusahaan menjaga stabilitas keuangan,” tegasnya.
Sementara itu, proses penayangan produk pada E-Katalog LKPP versi 6.0 juga menjadi salah satu yang disorot. Pasalnya, kurasi administrasi yang dapat memakan waktu hingga enam bulan menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti pengadaan melalui mekanisme mini-kompetisi. Asosiasi juga mengkritik sistem pengadaan yang dinilai terlalu berorientasi pada harga terendah.
“Efisiensi penting, tetapi keselamatan pasien dan kualitas layanan tidak boleh diabaikan,” imbuh Ketua Umum ASPAKI, Imam Subagyo.
Sementara itu, Gakeslab Indonesia menegaskan distribusi alat kesehatan merupakan elemen penting dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal. Mereka menilai distribusi bukan sekadar biaya tambahan, tetapi faktor kunci agar alat kesehatan berkualitas dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Jalur distribusi adalah penggerak kritis dalam menjaga keselamatan pasien,” tutur Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Raden Kartono Dwidjosewojo. Prihatsari