WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Musim kemarau yang mulai mendekat membuat sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah angkat bicara. Dalam forum bersama Gubernur Luthfi, para bupati dari Wonogiri, Sragen, Boyolali hingga Sukoharjo blak-blakan menyampaikan berbagai persoalan yang berpotensi muncul ketika kemarau mencapai puncaknya.
Mulai dari ancaman kekeringan, kebutuhan pembangunan embung, keterbatasan jaringan irigasi, hingga gangguan satwa liar yang merusak lahan pertanian menjadi perhatian serius yang disampaikan langsung para kepala daerah.
Melansir laman resmi Pemprov Jateng, Rabu (3/6/2026), Luthfi meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera bergerak melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, sumber air yang tersedia, kebutuhan irigasi, serta kesiapan infrastruktur pertanian. Langkah tersebut dinilai penting agar daerah tidak kelabakan saat musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.
Selain persoalan air, Luthfi juga menyoroti keselamatan petani. Ia mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan menggunakan aliran listrik yang berisiko menimbulkan korban jiwa. Sementara untuk gangguan kera liar yang merusak tanaman warga, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan guna menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
Di tengah pembahasan itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa kondisi pangan di wilayahnya masih relatif aman. Produksi beras Sragen masih berada di atas kebutuhan masyarakat sehingga daerah tersebut tetap menjadi salah satu penyangga pangan penting di Jawa Tengah.
Meski demikian, Sigit berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan nasional.
“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.
Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengungkapkan bahwa persoalan air masih menjadi tantangan besar bagi wilayahnya. Menurutnya, pembangunan embung serta penguatan jaringan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga produktivitas lahan pertanian saat musim kemarau.
Setyo bahkan membeberkan program ambisius pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan air bagi sektor pertanian dan masyarakat di daerah rawan kekeringan.
Pada tahun pertama, sekitar 293 sumur telah dibangun. Program itu kemudian berlanjut dengan tambahan sekitar 253 sumur pada tahap berikutnya.
Permasalahan serupa juga disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai salah satu sentra pertanian dan sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, Boyolali masih menghadapi keterbatasan irigasi yang membuat sebagian lahan hanya mampu panen satu hingga dua kali dalam setahun.
Agus berharap dukungan perbaikan jaringan irigasi dapat mempercepat peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi dampak musim kemarau terhadap petani.
Tak hanya soal air, Agus juga mengungkap keresahan petani terkait gangguan kera liar yang semakin sering turun dari kawasan hutan menuju lahan pertanian. Satwa tersebut dilaporkan merusak tanaman sayuran dan mengakibatkan kerugian bagi petani.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyebut kondisi pangan daerahnya masih berada dalam kategori aman. Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton sepanjang 2025.
Cadangan beras daerah juga mencapai sekitar 57 ribu ton, ditambah stok Bulog sekitar 3.500 ton. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino skala kecil yang dapat memengaruhi ketersediaan air dan produksi pertanian.
Paparan para kepala daerah tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekeringan masih menjadi pekerjaan besar di berbagai wilayah Jawa Tengah. Ketersediaan air, keberlangsungan irigasi, perlindungan lahan pertanian, hingga stabilitas produksi pangan menjadi faktor yang akan sangat menentukan kondisi masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Aris Arianto