SLEMAN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya demonstrasi mahasiswa yang diduga digerakkan oleh pihak tertentu memantik respons dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Ia menilai tudingan semacam itu tidak boleh berhenti sebagai isu yang menggantung tanpa kejelasan.
Menurut Mahfud, jika pemerintah memang memiliki informasi mengenai pihak yang mendanai atau menggerakkan aksi demonstrasi berbayar, maka hal tersebut sebaiknya diungkap secara terbuka kepada publik.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar, kan gitu. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam. Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang bayar? Tapi saya ndak tahu siapa yang dimaksud,” katanya usai peluncuran buku di University Club UGM, Kamis (25/6/2026).
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menilai kritik yang disampaikan mahasiswa selama ini justru memiliki sasaran yang jelas. Berbagai aksi demonstrasi yang muncul umumnya mempersoalkan kebijakan pemerintah secara terbuka dan disertai tuntutan yang konkret.
“Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita?” ujarnya.
Mahfud tidak menampik bahwa praktik penyusupan dalam gerakan mahasiswa pernah terjadi sejak lama. Menurutnya, dalam berbagai periode sejarah selalu ada kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa untuk kepentingan lain.
“Sejak dulu ada, zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah orde baru runtuh. Sekarang orang dibayar tuh ada buzzer kan, kemudian aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta. Tapi itu arus kecil dan mudah ketahuan,” lanjutnya.
Meski demikian, Mahfud mengaku prihatin apabila benar terdapat mahasiswa yang bersedia terlibat dalam aktivitas politik praktis atau demonstrasi karena imbalan tertentu. Ia mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap menjaga independensi dan tidak terjebak dalam polarisasi internal.
“Ya sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, ada BEM ini. Pokoknya perjuangkan secara objektif, bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.
Mahfud menegaskan, dalam negara demokrasi kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar. Karena itu, jika memang terdapat dugaan adanya pihak tertentu yang membiayai aksi demonstrasi, maka pengungkapan fakta dan identitas aktor yang terlibat justru menjadi langkah penting untuk menghindari spekulasi yang dapat memperkeruh ruang publik. [*] Disarikan dari sumber berita media daring