WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wonogiri memasuki babak baru, terungkap fakta yang cukup mengejutkan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengaku selama ini tidak memiliki akses data yang memadai terkait operasional dapur MBG maupun penerima manfaatnya.
Fakta tersebut diungkap langsung oleh Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Wonogiri yang juga Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, usai rapat koordinasi, Rabu (1/7/2026).
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyampaikan bahwa selama ini belum ada koordinasi yang berjalan baik antara mitra penyelenggara MBG, SPPG, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Akibat minimnya koordinasi tersebut, Pemkab mengalami kesulitan ketika diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat.
“Berapa angka penerima manfaat, berapa dapur SPPG hingga siapa-siapa mitranya tidak tahu persis karena memang tidak ada koordinasi,” ungkap Setyo Sukarno.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung. Sebab, sebagai Ketua Satgas MBG, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengetahui perkembangan program apabila sewaktu-waktu muncul persoalan di lapangan.
Setyo menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bukan bertujuan mengambil alih ataupun mencampuri kewenangan program MBG yang menjadi program nasional. Namun, Pemkab ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka agar seluruh pihak memiliki data dan informasi yang sama.
“Ini jangan diartikan Pemkab ingin intervensi program ini, tapi kami sebagai satgas harus tahu jika terjadi apa-apa,” tandas Bupati Wonogiri.
Dalam rapat tersebut juga terungkap langkah baru dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang. KPPG tengah menyiapkan surat edaran yang mewajibkan setiap dapur MBG memaksimalkan penggunaan supplier lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian serius karena selama ini keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai masih sangat kecil. Bahkan, apabila nantinya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapur MBG dapat diusulkan untuk dikenai sanksi berupa penghentian sementara operasional (suspend).
Selain itu, muncul usulan agar kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat dipenuhi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
Setyo menyebut sejumlah desa di Wonogiri sebenarnya telah memiliki BUMDes yang memproduksi berbagai komoditas pangan. Produk-produk tersebut dinilai layak menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
Tidak hanya BUMDes, masyarakat yang memproduksi kebutuhan pangan seperti tempe, tahu, sayuran, telur, hingga berbagai hasil pertanian lainnya juga diharapkan dapat dilibatkan sebagai pemasok resmi dapur MBG.
Menurut Setyo, konsep pemberdayaan masyarakat lokal harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan program ini.
“Sejauh ini masih sangat minim keterlibatan supplier lokal. Misalnya ada bahan makanan dari BUMDes diharapkan juga bisa ikut masuk ke depannya,” kata Setyo.
Sementara itu, Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Pemkab bersama Satgas MBG akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap operasional setiap dapur SPPG, termasuk melakukan pengecekan terhadap laporan administrasi maupun penggunaan anggaran.
Imron bahkan mengungkap adanya indikasi praktik pelaporan biaya operasional yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, terdapat laporan penggunaan kebutuhan operasional yang diduga lebih besar dibandingkan fakta di lapangan.
Ia mencontohkan adanya dapur MBG yang hanya menggunakan tiga tabung gas dalam operasional sehari-hari, namun dalam laporan keuangan justru dicantumkan penggunaan lima tabung gas.
Temuan seperti itu, menurutnya, akan menjadi perhatian serius dalam proses evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai fakta di lapangan.
Selain itu, Imron juga mengingatkan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala dapur agar menjaga profesionalisme dan independensi selama menjalankan tugas.
Ia meminta para kepala dapur tidak mudah dipengaruhi maupun diintervensi oleh mitra penyelenggara yang menjalankan praktik tidak sesuai aturan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadi Riajaya, menegaskan bahwa salah satu tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, penggunaan bahan pangan lokal menjadi prinsip utama yang harus dijalankan seluruh dapur MBG.
Melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga BUMDes sebagai pemasok bahan baku, manfaat ekonomi dari program nasional ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah. Aris Arianto